SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, Bambang Pacul Wuryanto merespons Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saat beritajateng.tv temui di Panti Marhaen Semarang, Selasa 23 Juli 2024, Bambang Pacul menegaskan bahwa PDIP taat pada hukum. Sehingga, kata Bambang Pacul, pihaknya mempersilakan KPK untuk menjalankan tugasnya.
“(Pemeriksaan Mbak Ita) Kan persoalan hukum ya. Kalau dengan persoalan hukum, tentu PDIP taat pada hukum,” tegas Bambang Pacul.
BACA JUGA: Kader PDIP Sebut Penggeledahan KPK Jelang Pilkada Upaya Penggembosan Elektabilitas Mbak Ita
Tak hanya itu, lanjut Pacul, Mbak Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri yang sama-sama kader PDIP, juga akan mendapat pendampingan hukum.
“Sebagai kader partai pasti kita akan memberi pendampingan pada Bu Ita atau Mas Alwin. Kita akan memberikan pendampingan, kalau benar proses hukum berjalan,” ujarnya.
Elektabilitas Mbak Ita terpengaruh pemeriksaan KPK
Usai KPK geledah Balaikota Semarang, OPD, hingga perusahaan rekanan Pemkot, elektabilitas Mbak Ita dalam Pilwakot 2024 pun menuai pertanyaan publik.
Terlebih, belum ada rekom Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang jatuh untuk Pilwakot Semarang 2024.
Menanggapi hal ini, Bambang Pacul tak menampik bahwa pemeriksaan KPK memengaruhi elektabilitas Mbak Ita.
Atas kejadian ini, Bambang Pacul pun berharap PDIP bisa lebih berhati-hati pada waktu mendatang.
“Bahwa pengaruh itu tentu ada, tapi seiring dengan perjalannya waktu, mudah-mudahan akan membuat kita bisa lebih berhati-hati, kemudian lebih kuat,” tandasnya.
Sebelumnya, Founder Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio menanggapi elektabilitas Hevearita pasca pemeriksaan KPK.
Menurutnya, Walikota perempuan pertama Kota Semarang tersebut jika mendapat rekom PDIP, masih berpeluang terpilih dalam Pilwakot 2024.
BACA JUGA: Pasca Penggeledahan KPK, Mbak Ita Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang: Tolong Hargai Saya
Ia mengungkap bahwa pernah terjadi pada suatu daerah, yang mana pemimpinnya terlibat korupsi, namun tetap menang Pilkada.
“Kedai Kopi pernah melakukan FGD tentang pemimpin yang berurusan dengan KPK. Ada beberapa daerah, mereka sudah, tersangka atau berurusan dengan KPK, tetapi tetap menang Pilkada,” ungkapnya.
Dari diskusi itu, Hendri membeberkan alasan mengapa warga daerah tersebut masih mau memilih pemimpin dengan track record tersangka korupsi.
“Hasil jawabannya mengejutkan. Ia (responden) bilang begini, ‘Semua pemimpin kita menjanjikan kita lebih sejahtera. Gimana mereka mau membuat kita sejahtera, kalau mereka saja nggak sejahtera?” bebernya.
Menurut Hendri, responden dalam diskusi itu tak terlalu memedulikan cara pemimpin mereka dalam menyejahterakan rakyat.
“Respons mereka, ‘Itu kan urusan dia, tapi kalau mereka sejahtera itu lebih mudah membuat kami sejahtera, dibanding mereka saja nggak sejahtera’,” sambung Hendri. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
