“Jadi inti masalahnya mereka bikin nota kesepahaman dalam penataan ternyata setelah ditandatangani ada satu kelompok yang merasa itu dipelintir sehingga kesepahaman ini menjadi mentah lagi, jadi kami minta jadikan kesepahaman dulu baru ditindaklanjuti untuk ke Dinas terkait,” bebernya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Suryanto menambahkan, Komisi B tidak bisa mengambil sebuah rekomendasi karena memang masih banyak persoalan yang masih muncul di antara para pedagang. Bahkan nota kesepahaman yang ditandatangani para ketua kelompok pun justru dimentahkan kembali karena adanya perbedaan pendapat.
“Mereka sendiri belum mampu menjembatani dari teman-temannya mereka di masing-masing kelompok, seharusnya keputusan seorang ketua mewakili suara anggotanya akan tetapi ada salah satu kelompok yang merasa belum puas dan pemerintah seharusnya tidak ragu dengan kepuasan mereka karena keputusan pemerintah itu kan sudah final berlandaskan hukum,” ujarnya.
Dalam rapat, salah seorang perwakilan kelompok pedagang juga menyinggung jika Komisi B telah menerima jatah lapak di Pasar Johar. Hal ini ditepis keras oleh Komisi B karena memang hal tersebut tidak benar.
“Terkait komisi B dapat jatah disana itu isu yang harus diluruskan dan itu tidak benar, tidak ada permintaan sama sekali, itu fitnah, kalau memang terbukti siapa yang bicara bisa kita tuntut secara hukum karena ini lembaga negara,” tandasnya. (Ak/El)
