SEMARANG, beritajateng.tv – Pengamat politik Hersubeno Arief menyoroti pernyataan Menteri Desa terkait pembatasan minimarket berjaringan Indomaret dan Alfamart demi keberlangsungan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sorotan itu ia sampaikan melalui kanal YouTube Hersubeno Point pada Rabu, 25 Januari 2026.
Dalam ulasannya, Hersubeno menilai isu tersebut memicu kesalahpahaman publik. Ia menegaskan bahwa Menteri Desa tidak bermaksud menutup gerai yang sudah beroperasi.
“Seolah-olah ingin menutup Indomaret dan Alfamart yang sudah ada. Tidak ya. Yang distop itu ekspansi baru,” ujar Hersubeno mengutip klarifikasi sang menteri.
Sebagai informasi, konteks pernyataan itu muncul dalam rapat kerja bersama DPR pada November 2025 lalu. Saat itu Menteri Desa menyampaikan sikap tegas soal keberpihakan pemerintah terhadap Kopdes Merah Putih.
Hersubeno pun mengutip pernyataan Mendes tersebut, “Kalau Kopdes sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Pemerintah harus berpihak.”
Menurutnya, kalimat itu perlu dibaca sebagai dorongan penghentian izin baru, bukan penutupan total. Ia menilai framing sebagian media membuat isu melebar.
“Yang dipersoalkan itu izin baru. Bukan menutup gerai yang sudah berdiri,” katanya.
Selain itu, Hersubeno juga menyoroti dominasi ritel modern yang terus bertambah. Berdasarkan data pertengahan 2025, Indomaret memiliki sekitar 24.100 gerai. Alfamart mengoperasikan lebih dari 21.000 gerai.
Bukan Semata Persaingan Kopdes Merah Putih dengan Indomaret dan Alfamart
Di sisi lain, Hersubeno mengingatkan bahwa persoalan utama bukan semata persaingan dengan Kopdes Merah Putih. Ia melihat dampak nyata pada warung kelontong dan pelaku UMKM.
“Yang betul-betul terpukul itu warung rakyat. Mereka kalah bersaing,” tegasnya.
Oleh karena itu, Hersubeno menilai desa membutuhkan instrumen ekonomi yang kuat. Pemerintah menargetkan puluhan ribu Kopdes Merah Putih beroperasi sebagai alat pemerataan. Minimal 20 persen keuntungan koperasi akan menjadi pendapatan asli desa.
BACA JUGA: Apa Perbedaan Kopdes Merah Putih dan BUMDes? Ini Penjelasannya
Ia juga mengapresiasi gagasan agar dana desa tetap utuh dengan perubahan tata kelola. Pemerintah membangun gerai sebagai aset desa serta menyiapkan sumber daya manusia. “Ini menjadi sumber ekonomi baru bagi desa,” ujarnya.
Meski demikian, Hersubeno mengingatkan pemerintah perlu cermat berkomunikasi. Ia menilai isu ini sensitif karena menyangkut kepentingan pengusaha besar dan jutaan pelaku usaha kecil.
“Jangan sampai publik salah paham. Fokusnya melindungi ekonomi rakyat,” tandasnya. (*)
