SEMARANG, beritajateng.tv – Rieke Diah Pitaloka, artis sinetron, mengungkapkan alasan mengapa dirinya memilih untuk menjadi anggota DPR RI meski kariernya di dunia hiburan sedang bersinar.
Dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo, Rieke mengungkapkan bahwa keputusan tersebut adalah pilihan sadar yang terdorong oleh pengalaman pribadi dan keinginannya untuk memperbaiki sistem yang ada di Indonesia.
“Saya berangkat dari aktivis mahasiswa ’95, jadi sudah terbiasa ikut demo. Kadang, saya bahkan digebukin, bukan karena saya salah, tapi karena provokasi. Dulu tidak ada media sosial, jadi tidak ada yang tahu,” kenang Rieke mengenai masa-masa aktivismenya.
Menurut Rieke, pengalaman menjadi aktivis mahasiswa membentuk pandangannya terhadap pentingnya perubahan sosial dan politik.
BACA JUGA: Rieke Diah Pitaloka Klarifikasi Soal Penonaktifan DPR, Masihkah Dapat Tunjangan?
Namun, keinginannya untuk berkarier di dunia hiburan yang gemerlap sempat membuatnya ragu untuk terjun ke dunia politik.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa saat itu, dunia hiburan sedang berada di puncak popularitasnya.
“Aku lagi di atas, sinetron lagi hits, dan saya juga jadi presenter di salah satu TV swasta. Produser sampai bilang, ‘Kamu serius mau meninggalkan dunia yang lagi naik?’ Tapi bagi saya, ini sudah saatnya untuk berbuat lebih,” ujarnya, seperti beritajateng.tv kutip pada Sabtu, 6 September 2025.
Rieke mengungkapkan bahwa motivasi pribadinya untuk bergabung dengan DPR adalah karena ia berasal dari keluarga yang tidak mampu.
Ia mengaku sangat merasakan penderitaan keluarga yang tidak mampu mendapatkan perawatan medis yang layak, karena biaya rumah sakit yang tinggi.
Bahkan, ibunya meninggal dunia karena tidak bisa mendapatkan pengobatan yang memadai.
“Di negara lain, tidak ada orang miskin yang ditolak di rumah sakit. Kenapa di Indonesia tidak bisa seperti itu? Saya merasa ada sistem yang harus di perbaiki,” tegas Rieke.
Menurut Rieke, kemiskinan dan kebodohan bukanlah musuh terbesar bangsa ini, tetapi yang lebih berbahaya adalah “pemiskinan” dan “pembodohan” yang terstruktur dan sistemik.
Ia menilai bahwa sistem yang ada saat ini masih perlu perbaikan besar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Perubahan sistem yang saya harapkan adalah peralihan dari sistem monarki atau kerajaan ke sistem demokrasi yang lebih adil. Partai politik dan perwakilan di parlemen harus menjadi bagian dari solusi untuk itu,” tambahnya.
