Alhasil, Sumarno tak ingin kabupaten/kota di Jawa Tengah menambah PAD dengan cara yang justru memberatkan warga.
“Kami tidak mendorong peningkatan PAD kalau ujungnya hanya membebani masyarakat. Justru sumber daya yang ada kita efisienkan untuk program-program yang berpihak kepada masyarakat,” tandasnya.
Benarkan penurunan dana transfer sebabkan program infrastruktur Ahmad Luthfi ikut terdampak
Lebih lanjut, Sumarno membenarkan pemangkasan dana transfer ini juga berimbas langsung pada program gagasan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
“Sangat memengaruhi [pemotongan dana transfer], karena dampak ke Pemprov Jateng mencapai Rp1,4 triliun,” ungkapnya.
Ia menyebut salah satu sektor yang paling terdampak ialah pembangunan infrastruktur. Sumarno menerangkan, dana alokasi umum atau DAU yang Pemprov Jawa Tengah miliki saja belum cukup untuk membayar gaji guru dan belanja modal.
Menurutnya, kondisi ini membuat ruang fiskal Pemprov semakin sempit. Apalagi, kata Sumarno, kebutuhan infrastruktur tetap harus berjalan meski porsi belanja pegawai makin besar akibat penurunan transfer.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Buka Suara soal Kasus Korupsi Sekda Klaten: Belum Ada Usulan Nama Plt
“DAU itu sebenarnya untuk bayar gaji guru dan belanja modal minimal 25 persen. Nah, DAU Pemprov Jateng untuk bayar gaji saja sudah kurang, jadi mau tidak mau harus ditutup kontribusi dari PAD,” pungkas Sumarno.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan kenaikan anggaran dana transfer sebesar Rp43 triliun tersebut sudah ada penyesuaian dengan pemasukan dari daerah. Kenaikan itu pun demi menjaga stabilitas sosial dan politik daerah.
“Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah,” ujar Purbaya, Kamis, 18 September 2025.
“Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia pun menegaskan akan melakukan pemantauan terhadap belanja daerah secara berkala. “Jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah, jangan sampai terlepas seperti sebelum-sebelumnya,” ujarnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
