Tetapi, lanjut Zulhas, koperasi desa/kelurahan Merah Putih ini harus prudent (bijaksana), bukan langsung di gelontorkan uang Rp 5 miliar. Tetapi nanti ada plafon di bank dan nanti desa mau memanfaatkan usaha untuk apa.
Misalnya mau buka warung nanti tinggal ambil, tetapi ada verifikasi berapa kebutuhannya. “Kalau kebutuhannya hanya Rp 100 juta, jangan ambil Rp 1 miliar,” tegasnya.
Selain itu, setiap koperasi desa/koperasi kelurahan juga bakal mendapat pembelajaran pembukuannya dan tata kelolanya. Jadi koperasi benar-benar bijaksana tidak seperti dulu.
Dulu koperasi di gelontorkan duit (modal) terus ‘hilang’, yang nabung tidak ada tetapi yang pinjam jalan terus. “Itu namanya KUD, ketua untung duluan. Ini nggak boleh dan harus sukses,” jelasnya.
BACA JUGA: Ragukan Sipil Bantu Bulog, Zulhas: Kalau Kades Tak Terlibat, Kami Suruh Babinsa Serap Beras
Dengan kopdes dan koperasi kelurahan Merah Putih ini, lanjutnya, Presiden Prabowo ingin desa itu tidak bolah ada yang miskin dan harus makmur, desa harus sehat, desa itu harus cerdas- cerdas terkait pendidikannya harus bagus.
Tidak boleh lagi ada orang (warga desa) kelaparan, maka makanan bergizi di berikan Pemerintah. Kalau semua itu bisa berjalan, maka kita desa/ kelurahan akan bisa maju.
Terkait dengan pembentukan koperasi ini, Zulhas juga menegaskan target yang akan dicapai oleh Prmerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Targetnya dua bulan ke depan sudah terbentuk 80 ribu kopdes dan di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, rombongan Menteri Koordinator Bidang Pangan juga meninjau UMKM pengolahan produk perikanan di Desa Kebumen. Selain itu juga meninjau calon lokasi Kopdes di Desa Sraten, Kecamatan Tuntang. (*)