BLORA, beritajateng.tv — Program Makan Bergizi (MBG) di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora diduga tak memenuhi gizi sesuai standar. Pasalnya, menu yang disajikan untuk anak-anak tidak layak untuk dikonsumsi.
Dalam dokumentasi yang beredar, paket MBG yang dibagikan kepada anak-anak hanya berisi seporsi nasi putih, satu telur rebus, sedikit tempe orek, dan sebuah pisang. Sementara beberapa sekat wadah makan berbahan aluminium tampak kosong tanpa isi.
Kondisi tersebut menuai kritik dari masyarakat. Banyak yang menilai menu itu tidak cukup memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak yang seharusnya menjadi sasaran utama program Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kalau hanya nasi, satu telur, tempe sedikit, dan pisang, apa sudah layak di sebut makan bergizi? Anak-anak butuh protein, vitamin, dan sayuran, ini menu Kamis kemarin,” ungkap Isna salah satu orang tua murid di Todanan, Jumat, 29 Agustus 2025.
Selain karena anggapan tidak bergizi, porsi makanan yang terbatas juga dugaannya tidak mampu menunjang pertumbuhan dan kesehatan anak-anak. Program yang sejatinya untuk menanggulangi masalah gizi justru terkesan sekadar formalitas.
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan MBG di Todanan, baik dari sisi menu, kualitas, maupun pengawasan.
“Kalau di biarkan, tujuan program ini tidak akan tercapai. Anak-anak malah bisa kekurangan asupan yang seharusnya mereka dapatkan,” tambahnya.
BACA JUGA: Cegah Keracunan, Dapur MBG di Semarang Wajibkan Kepala Sekolah Cicipi Makanan
Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, angkat bicara terkait menu MBG di Kecamatan Todanan yang ramai dinilai tidak layak dan kurang bergizi. Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan tidak sesuai dengan tujuan awal program.
“Program MBG ini seharusnya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Kalau yang tersajikan hanya nasi, sedikit tempe, satu telur, dan pisang, jelas ini tidak layak dan tidak memenuhi standar gizi seimbang,” tegas Subroto.
Ia menambahkan, Komisi D DPRD Blora akan segera memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kami ingin tahu kenapa bisa terjadi seperti ini. Ada anggaran yang digelontorkan, tentu harus digunakan dengan benar agar menu yang disajikan betul-betul bergizi,” lanjutnya.
Subroto juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan agar program MBG tidak hanya menjadi formalitas.
“Jangan sampai ini hanya seremonial. Anak-anak kita butuh asupan gizi yang cukup, bukan sekadar nasi dan lauk seadanya. Kalau memang ada kekurangan, harus segera diperbaiki,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota Koramil Todanan menyebut bahwa pihaknya sudah menegur kepala dapur yang bersangkutan untuk di evaluasi.
“Kemarin kepala dapur yang bersangkutan sudah kami beri teguran, tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi agar kedepannya tidak terulang lagi dan menjadi lebih baik,” tutupnya.
Terpisah Kusyanto, mitra MBG di Tonanan mengakui bahwa menu yang sempat beredar luas di media sosial tersebut bukanlah representasi penuh dari menu harian MBG. Ia menambahkan bahwa pada hari tertentu memang ada keterbatasan bahan sehingga porsi terlihat minim.
“Memang benar ada dokumentasi yang menampilkan nasi, satu butir telur, sedikit tempe, dan pisang. Namun perlu kami luruskan, tidak setiap hari menunya seperti itu. Ada kalanya kami menyajikan lauk lain seperti ayam, ikan, maupun sayuran,” jelas Kusyanto.
BACA JUGA: Dua Pekan Program MBG Berjalan, Begini Kebiasaan Berbeda Sebagian Murid SDN Ungaran 02
Ia menambahkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kedungwungu tetap berupaya mengikuti pedoman gizi seimbang yang pemerintah daerah tetapkan. Namun, keterbatasan anggaran serta distribusi bahan makanan kerap menjadi kendala utama.
“Kami di lapangan berusaha maksimal dengan anggaran yang ada. Kalau ada menu yang terlihat kurang lengkap, itu bukan di sengaja. Kami sangat menerima kritik dari masyarakat untuk evaluasi ke depan,” imbuhnya.
Kusyanto juga menegaskan komitmennya untuk lebih transparan, agar kedepan SPPG miliknya menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat khususnya bagi penerima manfaat.
“Kami siap terbuka, baik soal belanja bahan maupun menu yang di sajikan. Harapannya dengan adanya kritik ini, pemerintah daerah bisa ikut mengevaluasi dan memperbaiki sistem agar tujuan MBG benar-benar tercapai,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
