SEMARANG, beritajateng.tv – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membatalkan dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah sekaligus Bacapres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Keputusan ini mereka ambil dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) di Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Pada Kopdarnas yang sempat viral lantaran aksi panitia memakaikan jaket PSI kepada Gibran tersebut hadir sebanyak 38 pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari seluruh provinsi di Indonesia. Ketua DPW PSI Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Yuli Zuardi Rais pun turut hadir dalam forum tersebut.
Yuli menyebut, keputusan partainya mencabut dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi salah satu rekomendasi yang sebagian DPW usulkan dalam Kopdarnas PSI. Baginya, keputusan ini tidak lepas dari situasi dan dinamika politik saat ini.
“Kenapa dukungan dicabut? Tentu terkait dengan dinamika politik. Kita tidak langsung bicara soal sosok Capresnya, tapi juga terkait tensi politik PSI dengan parpol yang akan diusung juga bagian yang menjadi pertimbangan,” ujar Yuli melalui sambungan telepon, Kamis, 24 Agustus 2023.
BACA JUGA: Banyak Kader Mundur Buntut Deklarasi Dukungan PSI Kepada Prabowo, Ini Tanggapan Grace Natalie
Gayung PSI dukung Ganjar tak bersambut PDIP
Mulanya, PSI mendukung Ganjar maju sebagai Capres 2024. Dukungan PSI kepada Gubernur Jateng dua periode itu merupakan hasil Rembug Rakyat yang terlaksana pada Februari 2022 lalu.
Bahkan, eksistensi PSI sebagai partai pertama yang mengusung Ganjar untuk menggantikan Presiden RI Joko Widodo itu masih melekat di sebagian benak masyarakat. Terlebih, dukungan itu PSI gaungkan jauh sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar pada bulan April 2023 kemarin.
Namun dalam perjalanannya, kata Yuli, gayung tersebut tidak bersambut baik oleh PDI Perjuangan. Bak bertepuk sebelah tangan, nihilnya proses komunikasi yang intens antara PSI dan PDI Perjuangan konon menjadi pemicunya. PSI merasa dukungan kepada Ganjar tidak partai banteng tersebut gubris.
“Kita tahu Pak Ganjar diputuskan melalui Rembug Rakyat jauh sebelum ditetapkan oleh PDIP. Tetapi ini kelihatannya ada semacam penyangkalan seolah-olah PSI gak dianggap. Tidak ada proses komunikasi politik, gayung bersambutnya gak ada dan juga ada banyak pernyataan-pernyataan di media yang mungkin kontraproduktif juga terhadap PSI,” terang Yuli.
