Ia menjelaskan, tahun 2027 merupakan momentum krusial, karena merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029 sesuai dengan tema pembangunan Jateng. Yaitu Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi. DPRD Jateng, lanjut Sumanto, berkomitmen penuh untuk memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menjadi jawaban atas persoalan riil di masyarakat.
“Sebagai representasi rakyat, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah amanah dari jaring aspirasi yang kami serap langsung dari konstituen di seluruh penjuru Jawa Tengah,” ungkap Ketua DPRD Jateng Sumanto.
BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Sumanto: Tak Mudah Pimpin KNPI, Anggotanya Semua Berpartai
Melalui forum konsultasi publik tersebut, pihaknya menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah dan pengurangan ketimpangan antar daerah. Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana.
“Kami berharap terjadi sinkronisasi yang tajam antara aspirasi masyarakat melalui DPRD dengan rencana teknis yang OPD susun. Mari kita jadikan Musrenbang tahun 2026 ini sebagai ruang diskusi yang sehat untuk menghasilkan RKPD 2027 yang berkualitas. Selain itu, mampu meningkatkan kinerja pembangunan daerah secara nyata,” ujarnya.
Sumanto mengatakan, DPRD Jateng menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Yaitu dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Kami berharap Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Jawa Tengah tahun 2027. Dengan begitu kebijakan, program, dan kegiatan yang kita rumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
