SEMARANG, beritajateng.tv – Penataan kawasan pedagang kaki lima (PKL) di lingkar luar Simpang Lima Semarang tidak hanya bertujuan mempercantik kawasan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengatasi persoalan banjir yang selama ini terjadi di pusat kota.
Pemerintah Kota Semarang memastikan proses penataan berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian para pedagang.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menjelaskan, pembongkaran shelter PKL karena di bawah kawasan Simpang Lima terdapat saluran utama pengendali banjir yang harus DPU lakukan normalisasi.
“PKL Simpang Lima terdampak proses pembukaan saluran pengendalian banjir. Karena saluran air berada di bawah shelter, maka kawasan itu harus kita bongkar terlebih dahulu. Namun, semuanya sudah kita komunikasikan dengan para pedagang PKL Simpang Lima melalui Dinas Perdagangan,” ujar Agustina.
Selama proses pekerjaan berlangsung, para pedagang tidak akan pihaknya pindahkan ke lokasi yang jauh dari pusat aktivitas.
Agustina mengaku sempat menerima aspirasi langsung dari para PKL yang khawatir kehilangan pelanggan apabila relokasinya terlalu jauh.
“Saya sempat menerima pesan dari beberapa pedagang. Mereka menyampaikan kalau pindah terlalu jauh, pelanggan bisa hilang. Karena itu saya minta Dinas Perdagangan mencari solusi yang paling memungkinkan agar mereka tetap bisa berjualan di sekitar Simpang Lima,” katanya.
Pemkot Semarang pun menyiapkan skema relokasi sementara dengan memanfaatkan area yang masih tersedia di sekitar kawasan tersebut.
Pedagang yang terdampak, akan bergeser sementara ke lokasi terdekat hingga pekerjaan pembukaan saluran selesai.
Setelah proyek pengendalian banjir rampung, kawasan PKL Simpang Lima akan ada penataan ulang dengan konsep yang lebih rapi dan efisien.
Agustina menegaskan penataan tidak akan membuka ruang bagi pedagang baru. Melainkan memprioritaskan PKL yang selama ini sudah berjualan di kawasan tersebut.
“Prinsipnya tidak ada penambahan pedagang dari luar. Yang akan menempati kawasan itu tetap pedagang yang sudah ada. Nantinya penataan agar lapak lebih tertata dan ruang yang kosong bisa bermanfaat secara optimal,” jelasnya.
BACA JUGA: Terungkap! Alasan Relokasi PKL Simpang Lima Semarang, Demi Proyek Investasi Sido Muncul di Ex E-Plaza
Menurut Agustina, desain akhir penataan masih dalam tahap pembahasan. Beberapa aspek, seperti ukuran lapak, penempatan fasilitas pendukung, hingga lokasi tempat sampah masih terus di matangkan agar tidak mengurangi kenyamanan pedagang maupun pengunjung.
Selain menata kawasan, Pemkot Semarang juga menyiapkan konsep pembiayaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pemerintah ingin pembangunan shelter PKL Simpang Lima baru. Melalui kolaborasi dengan dunia usaha sehingga tidak sepenuhnya membebani anggaran daerah maupun para pedagang.
“Kami ingin menjadikan penataan Simpang Lima sebagai kerja bersama. Pemerintah, BUMD, swasta, hingga stakeholder lain bisa ikut berkontribusi. Misalnya Bank Jateng membantu pembangunan lapak, sementara sistem pembayaran retribusi menggunakan QRIS yang pengelolaannya secara digital. Model seperti ini lebih efisien, transparan, sekaligus dapat meminimalkan potensi kebocoran retribusi,” ungkap Agustina.
Ia menegaskan, prioritas utama Pemkot Semarang saat ini adalah memastikan proyek pengendalian banjir berjalan sesuai rencana tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha para PKL.
“Bagi kami, yang paling penting Simpang Lima tidak lagi banjir. Namun, dampak terhadap pedagang juga harus selesai dengan baik sehingga mereka tetap bisa mencari nafkah selama proses penataan berlangsung,” pungkasnya. (*)
