SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota Semarang mulai menata kawasan Simpang Lima seiring bergulirnya proyek revitalisasi dan pembenahan sistem drainase untuk mengurangi potensi banjir.
Salah satu tahapannya adalah merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di shelter kawasan Simpang Lima Semarang.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, menegaskan penataan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercantik sekaligus meningkatkan fungsi kawasan Simpang Lima sebagai ikon Kota Semarang.
Namun, ia mengingatkan agar proses relokasi PKL Simpang Lima berjalan secara persuasif tanpa menimbulkan gejolak di kalangan pedagang.
“Penataan ini merupakan bagian dari perkembangan kota. Kami berharap semua pihak, baik pedagang, Dinas Perdagangan maupun instansi terkait, mengedepankan koordinasi dan suasana yang kondusif. Jangan sampai ada pemaksaan yang justru mengganggu iklim usaha,” kata Jokowi, sapaannya.
Menurut Jokowi, Komisi B DPRD meminta Dinas Perdagangan memastikan komunikasi dengan para pedagang berjalan baik agar revitalisasi tidak menimbulkan keresahan.
BACA JUGA: Revitalisasi Simpang Lima Semarang Jangan Sekadar Cantik, Ruang Hijau Harus Bertambah
Ia menjelaskan, dari total 142 lapak PKL di kawasan Simpang Lima, hanya 97 lapak yang saat ini masih aktif beroperasi. Sisanya, tidak memenuhi ketentuan karena tidak pedagang gunakan dalam waktu lama atau tidak membayar retribusi.
“Sesuai Peraturan Daerah, apabila lapak tidak pedagang gunakan selama tiga bulan berturut-turut. Pemerintah berhak mengambil kembali dan mengalokasikannya kepada pedagang lain yang membutuhkan. Lapak juga tidak boleh mereka perjualbelikan atau sewakan karena merupakan aset pemerintah,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Perdagangan, jumlah pedagang aktif tersebar di sejumlah titik. Di depan Matahari terdapat 19 PKL aktif dari total 37 lapak. PKL Jalan Ahmad Yani samping Matahari hanya 10 pedagang aktif dari 34 lapak.
