SEMARANG, beritajateng.tv – Permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah tampaknya tak pernah usai.
Kali ini, sekitar 600 guru PPPK tingkat SMA/SMK negeri di Jawa Tengah menuntut relokasi penempatan secepatnya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.
Alasannya pun beragam. Mulai dari jarak sekolah sangat jauh dengan domisili, kurang jam mengajar atau nol jam, hingga mengajar mata pelajaran (mapel) yang tidak sesuai dengan SK.
Perwakilan Forum Relokasi PPPK Guru Jawa Tengah, Taofiq Hadiyanto, mengungkap ada sekitar 300 guru PPPK yang bermasalah dengan jarak ke tempat mengajar.
Saat beritajateng.tv jumpai di Kantor DPD RI Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin, 21 Juli 2025, Taofiq merinci jumlah PPPK guru yang bermasalah dan perlu relokasi di Jateng.
“Menurut data kami sekitar 300-an lebih itu yang jarak, 150-an yang nol jam atau kurang jam. Sisanya adalah yang mengajar tidak sesuai SK atau SK tidak linier,” ungkap Taofiq.
BACA JUGA: DPRD Jateng Tegaskan Komitmen Anggarkan Penempatan 1.411 Guru Swasta PPPK Lulus PG 2021 di Tahun 2026
Taofiq yang merupakan guru di salah satu SMA Negeri di Demak itu menyebut ada salah satu rekannya yang berdomisili di Cilacap, namun mengajar di Rembang.
“Cilacap ke Rembang itu kurang lebih 550 kilometer. Kalau PP [pulang pergi] saja itu sudah seribu kilometer lebih, dia pulang setiap minggu. Kita ada sebutannya “PJKA” alias Pulang Jumat Kembali Ahad,” tuturnya.
Menurutnya, jarak mengajar yang jauh dengan domisili itu merupakan suatu masalah yang besar bagi guru PPPK. Alasannya, kata Taofiq, gaji mereka harus teralihkan untuk menyewa hunian seperti indekos maupun ongkos transportasi.
Terlebih, kata dia, tak sedikit guru PPPK yang Tunjangan Profesi Guru atau TPG-nya belum cair lantaran jam kerja yang kurang.
“Bagaimana mau sejahtera kalau domisilinya saja sudah jauh, otomatis kan dapurnya double. Harus ngekos, harus cari makan lagi. Sementara yang jarak rumah dan sekolahnya jauh saja ada yang nol jam, kan TPG-nya tidak cair,”terangnya.
