SEMARANG, beritajateng.tv – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah sangat menyayangkan kejadian guru Madrasah Diniyah (Madin) Roudhotul Mutaalimin Demak, Ahmad Zuhdi (63), yang terjerat denda Rp25 juta akibat menampar murid yang melempar sandal padanya.
Ketua PGRI Jateng, Muhdi, menilai denda puluhan juta yang menjerat Zuhdi itu merupakan bentuk kriminalisasi. Hal itu Muhdi ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Kantor DPD RI Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin, 21 Juli 2025 sore.
“Kan kriminalisasi ya kalau seperti itu. Ini jadi keprihatinan kita, ada dugaan kekerasan yang guru lakukan, lalu ujung-ujungnya orang tua meminta uang,” ungkapnya.
Jika memang orang tua siswa tersebut tak terima Zuhdi menampar anaknya, kata dia, alangkah baiknya bisa di selesaikan dengan komunikasi yang baik.
“Saya yakin tidak ada guru yang niatnya mencelakakan, tapi kalau sampai berlebihan, sebut saja menimbulkan cacat dan sebagainya, proseslah secara baik. Kami sangat prihatin dengan itu, mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat semua,” sambungnya.
Muhdi minta guru dipandang sama dengan profesi lainnya seperti dokter dan akuntan
Kasus yang menimpa Zuhdi bukan kali pertama di dunia pendidikan Indonesia. Muhdi menyebut perlunya Undang-Undang (UU) yang bisa melindungi guru.
BACA JUGA: Viral Kasus Guru Tampar Siswa di Demak, Terpaksa Jual Motor untuk Bayar Denda Rp25 Juta
Terlebih, tutur Muhdi, saat ini UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tengah dalam revisi.
“UU Sisdiknas sedang yang dalam proses revisi dan menarik UU Guru, UU Pendidikan Tinggi, bahkan pesantren, nanti akan jadikan satu. Maka kami sedang mengusulkan agar pasal perlindungan guru bisa diperluas menjadi bagian khusus,” ucapnya.
Dalam hemat Muhdi, sudah seharusnya guru mendapat perlindungan, perlakuan, maupun pengakuan seperti profesi lainnya, seperti dokter, akuntan, dan profesi lainnya.
