SEMARANG, beritajateng.tv – Normalisasi Sungai Plumbon Semarang yang menjadi kewenangan BBWS Pemali Juana masih terkendala pembebasan lahan dan kekurangan anggaran.
Proyek normalisasi ini digadang mampu mengurangi risiko banjir dan jebolnya tanggul di wilayah Barat Kota Semarang.
Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Pemali Juana, Lalu Ardian Bagus Nugroho, menjelaskan bahwa saat ini proses pembebasan lahan telah memasuki tahap pertama. Dari total sekitar 320 bidang yang terdampak, sekitar 90 bidang sudah BBWS bayarkan.
“Total ada sekitar 320 bidang yang harus ada pembebasan lahan. Tahun lalu kami sudah membayar kurang lebih 90 bidang. Sisanya kami targetkan bisa selesai tahun ini, sehingga pada 2026 lahan sudah clear and clean dan fisik bisa terlaksana,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pembebasan lahan mencakup kawasan dari Jalan Pantura hingga ke hilir Sungai Plumbon dengan panjang hampir 10 kilometer. Identifikasi tanah dan penetapan lokasi sudah rampung, namun kendala utama terletak pada keterbatasan anggaran.
BACA JUGA: EWS Sungai Plumbon Rusak, BPBD Semarang Pastikan Pemasangan Baru Tahun Ini
Pada 2025, proyek ini telah mendapat alokasi Rp71 miliar dari APBN murni. Namun, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp132 miliar untuk menuntaskan pembebasan lahan.
“Kami berharap ada sinergi antara pemerintah pusat dan Pemkot Semarang. Ibu Wali Kota sudah bersurat ke pusat agar kekurangan anggaran Rp132 miliar bisa di usulkan melalui APBN. Sekarang kami menunggu keputusan final dari pusat,” jelasnya.
Setelah lahan dinyatakan bersih, BBWS akan melanjutkan ke tahap konstruksi fisik sesuai desain yang telah di susun.
Normalisasi rencananya memiliki lebar sekitar 30 hingga 40 meter dengan penguatan tanggul menggunakan concrete sheet pile di sejumlah titik. Di beberapa lokasi lain, desain akan menyesuaikan kondisi lapangan.
Ardian menambahkan, sembari menunggu proses administratif, pihaknya tetap melakukan penanganan darurat di lapangan.
“Setiap ada tanggul kritis atau jebol saat hujan deras, kami langsung turun dengan penanganan sementara seperti karung pasir, bambu, dan perkuatan darurat lainnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, menegaskan bahwa kewenangan normalisasi Sungai Plumbon berada di bawah BBWS Pemali Juana.
Ia menyebut sedimentasi di sungai tersebut sudah cukup tinggi sehingga pengerukan tanpa perbaikan talut justru berisiko memperparah kerusakan.
“Kalau hanya dikeruk tanpa perbaikan tanggul, justru bisa jebol lebih panjang saat hujan deras. Itu sebabnya harus dilakukan secara menyeluruh sesuai desain,” ujar Suwarto.
Menurutnya, desain teknis sudah selesai dan siap dijalankan. Tantangan utama kini tinggal pembebasan lahan dan kepastian anggaran. Pemkot Semarang berkomitmen membantu proses sosialisasi kepada warga agar tidak ada penolakan yang dapat menghambat proyek.
“Kami siap membantu sosialisasi ke masyarakat. Harapannya tidak ada satu pun warga yang keberatan sehingga proyek ini bisa berjalan lancar,” katanya.
Pemkot juga terus berperan dalam mitigasi bencana dan penanganan darurat melalui BPBD dan dinas terkait, termasuk penyediaan logistik bagi warga terdampak banjir.
Pentingnya Normalisasi Sungai
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman menilai Sungai Plumbon kini menjadi titik krusial yang harus segera pemerintah tangani secara menyeluruh melalui program normalisasi.
Menurut Pilus, sapaannya, jika berbicara banjir di kawasan barat, ada dua sungai yang selama ini menjadi perhatian, yakni Sungai Bringin dan Sungai Plumbon.
Untuk Sungai Bringin, proses normalisasi dinilai sudah cukup membantu mengurangi intensitas banjir meskipun belum sepenuhnya sempurna.
“Kalau Bringin Alhamdulillah sudah dinormalisasi dan itu sangat mengurangi intensitas banjir. Walaupun masih ada kekurangan, tapi jauh lebih baik. Sekarang yang rutin terjadi itu di Plumbon,” ujar Pilus.
Ia menggambarkan banjir di kawasan Plumbon sudah seperti siklus berulang setiap musim hujan. Dalam sehari, jika hujan turun beberapa kali, genangan pun bisa terjadi berulang.
“Banjir di Plumbon itu seperti langganan. Setiap hujan pasti melimpas. Kalau sehari hujan tiga kali, ya bisa tiga kali banjir. Itu karena sungainya sudah menyempit dan dangkal,” katanya.
Pilus menjelaskan, kewenangan pengelolaan sungai berada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sehingga Pemerintah Kota Semarang harus terus berkolaborasi dengan pihak tersebut. Ia menilai upaya tambal sulam terhadap tanggul yang jebol belum cukup menyelesaikan persoalan secara permanen.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Setiap ada tanggul jebol selalu ditangani bersama BBWS. Tapi itu belum cukup. Satu-satunya solusi jangka panjang adalah normalisasi sungai,” tegasnya.
Pendangkalan Akibat Sedimentasi
Pendangkalan akibat sedimentasi yang semakin tinggi membuat kapasitas sungai menurun drastis. Lebar sungai yang saat ini di beberapa titik hanya sekitar 10 hingga 12 meter dinilai tidak lagi mampu menampung debit air saat hujan deras.
Berdasarkan kajian teknis, lebar ideal hasil normalisasi bisa mencapai 20 hingga 30 meter, menyesuaikan kondisi di lapangan.
Namun, tantangan terbesar ada pada pembebasan lahan di bantaran sungai yang kini berhimpitan dengan permukiman warga.
Hingga saat ini, pembebasan baru mencakup sekitar 90 bidang tanah, sementara kebutuhan anggaran masih cukup besar.
“Tahun lalu anggaran pembebasan lahan sekitar Rp71 miliar dari pusat. Kekurangannya masih sekitar Rp130 miliar. Kami berharap Pemkot juga ikut sharing sebagai bukti keseriusan,” ujarnya.
Pilus menilai, partisipasi anggaran dari pemerintah kota akan memperkuat posisi Semarang di hadapan pemerintah pusat dalam mempercepat realisasi proyek. Ia khawatir jika seluruh beban hanya di serahkan kepada pusat, proses pembangunan fisik bisa semakin lama terealisasi.
“Kalau semuanya di bebankan ke pusat, tentu pusat juga akan melihat sejauh mana komitmen daerah. Karena itu kami dorong agar ada penyertaan anggaran dari pemerintah kota,” katanya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
