SEMARANG, beritajateng.tv – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemprov Jateng melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mengembangkan program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD).
Langkah tersebut sebagai upaya untuk semakin meningkatkan akses keuangan masyarakat dan perekonomian daerah.
Hal ini Kepala OJK Provinsi Jateng Sumarjono dalam sambutannya Rakorda se-Jawa Tengah terkait PIKD Tahun 2024 di Kantor Pemprov Jateng.
“Pada tahun 2024, TPAKD Jawa Tengah memiliki program unggulan. Yaitu Penguatan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) melalui Pemilihan Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan. Hal ini dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta program unggulan lainnya. Yaitu skema pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan perekonomian Jateng,” kata Sumarjono.
Lebih lanjut, Sumarjono juga menyampaikan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi dalam pemilihan insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Sebagai penguatan PIKD yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya.
Sampai dengan Mei 2024 PIKD telah terlaksana di Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Temanggung. Seluruh Kabupaten Kota di Jawa Tengah berkomitmen melaksanakan PIKD pada tahun 2024.
“Harapannya insan Perintis yang terpilih dapat menjadi duta sebagai penerus informasi pelaksanaan edukasi. Dalam rangka peningkatan literasi, inklusi dan digitalisasi keuangan kepada masyarakat di daerahnya,” kata Sumarjono.
Tujuan Ketersediaan Akses Keuangan
Senada, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Koordinator TPAKD Provinsi Jawa Tengah Soemarno. Ia menyampaikan bahwa kegiatan Rakorda ini bertujuan untuk mendorong ketersedian akses keuangan yang seluas luasnya kepada masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Serta mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif di sektor prioritas salah satunya sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Selain itu, yang terpenting, kita harus melakukan perubahan mindset bahwa TPAKD adalah tanggung jawab semua pihak, baik OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan,” kata Soermarno.
Turut hadir perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, serta perwakilan asosiasi dan pimpinan industri jasa keuangan di Jawa Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, juga terlaksana talkshow dengan tema “Penguatan Perekonomian Daerah melalui Program Unggulan TPAKD di Jawa Tengah”. Narasumber Direktur Operasional TP Asuransi Jasindo, Direktur Kepesertaan BP Tapera. Ketua Kelompok Substansi Hukum dan Humas BPPSDMP Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan dari praktisi pertanian Slamet Wuryadi yang selaras dengan salah satu program unggulan TPAKD Jateng yaitu pengembangan sector ekonomi pertanian.
Ke depan, OJK terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah untuk dapat menghadirkan berbagai program unggulan dan berkelanjutan. Untuk mendorong kemajuan sektor pertanian yang memiliki prospek dalam mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Tengah. (*)
Editor: Elly Amaliyah
