Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan hidran merupakan tanggung jawab bersama. PDAM bertanggung jawab pada jaringan dan suplai air, Damkar pada pengoperasian, sementara aset hidran berada di bawah kewenangan dinas teknis seperti pekerjaan umum atau perumahan dan permukiman.
“Karena sifatnya kolektif, kami berharap rapat evaluasi ini bisa menjadi titik temu agar ke depan pengelolaan hidran lebih terintegrasi,” tambahnya.
Dana CSR PDAM
Sementara itu, Humas PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, Charisma Mayang Sari, menegaskan bahwa selama ini bantuan air untuk Damkar sepenuhnya menggunakan dana CSR. Suplai air tidak dibebankan sebagai biaya layanan.
“Air yang Damkar gunakan, baik melalui mobil tangki, hidran, maupun pengambilan di terminal air, semuanya menggunakan dana CSR PDAM. Tujuannya agar manfaatnya kembali ke masyarakat,” kata dia.
Ia menjelaskan, administrasi pencatatan pengambilan air tetap dilakukan sebagai bagian dari tata kelola, namun bukan dalam bentuk penagihan komersial.
“Kadang muncul pertanyaan soal pembayaran. Nah itu mungkin diperjelas lagi, apakah itu membayar untuk apa gitu ya. Apakah untuk tagihan kantor, atau untuk sambung baru, atau lainnya. Kalau untuk air dari Terminal Air PDAM untuk kebakaran, selama ini menggunakan dana CSR dan itu gratis. Kalau ada administrasi, itu hanya pencatatan internal, bukan penarikan biaya,” ujarnya.
Mayang menambahkan, kolaborasi PDAM dan Damkar selama ini berjalan nyata di lapangan. Bahkan pada momen libur panjang seperti Lebaran, PDAM tetap menyiagakan petugas dan fasilitas untuk mendukung pemadaman kebakaran.
“Kapan pun Damkar membutuhkan, kami siap. Sistemnya sudah berjalan, tinggal koordinasi dan pengambilan di titik terdekat,” pungkasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
