Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) turut memperkeruh situasi. Peneliti ICW, Shera Tamara, menemukan 28 yayasan mitra MBG terafiliasi partai politik. Empat pengurus yayasan tercatat sebagai anggota legislatif aktif.
PDIP menegaskan partai wajib mengawal program yang bersumber dari uang rakyat agar transparan dan tepat sasaran. Hersubeno melihat sikap ini sebagai sinyal perubahan relasi politik. “Ini mengisyaratkan ada dinamika politik di bawah permukaan,” ujarnya.
Publik kini menunggu respons pemerintah atas sikap tegas partai berlambang banteng tersebut. Polemik MBG berpotensi memanaskan peta politik nasional menjelang pembahasan lanjutan APBN 2026. (*)
