“Mbak Puan selaku Ketua DPR RI sudah menugaskan Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan audit kebijakan gorden tersebut,” tandas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dede juga menyoroti belakangan ini pihak-pihak yang tak suka dengan Puan Maharani kerap membully apapun langkah yang dilakukan Ketua DPR RI tersebut. Padahal Puan sudah melakukan sejumlah langkah konkret dalam membantu masyarakat. Diantaranya membagikan berton-ton beras untuk membantu masyarakat. Selain itu, Puan juga baru saja membantu memberikan akses air bersih bagi masyarakat di Paranggupito, Wonogiri, Jateng. Masyarakat di wilayah tersebut sudah puluhan tahun tak mendapatkan akses air bersih yang layak.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti lelang tender penggantian gorden rumah dinas DPR RI yang dimenangkan peserta dengan penawaran harga tertinggi, yakni Rp 43,5 miliar. Fahri meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini.
“Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja, dong,” kata Fahri.
Fahri Hamzah menambahkan terkait pimpinan DPR yang seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Dia menyebut seharusnya DPR juga dikelola secara fisik dan nonfisik dalam satu kesatuan lembaga. (*)
