SEMARANG, beritajateng.tv – Dewan Pimpinan Daerah ASPHIRASI (Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia) Jateng menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah terkait imbauan penundaan keberangkatan umrah akibat kondisi keamanan di Timur Tengah yang kian dinamis.
Ketua DPD ASPHIRASI Jateng, Abdullah Munawar, menegaskan keselamatan jamaah menjadi prioritas utama. Baik bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah maupun asosiasi.
“Kami baik secara penyelenggara maupun asosiasi akan mengikuti apa pun dari pemerintah. Sebab kami juga sangat peduli terhadap keselamatan jamaah,” ujar Abdullah saat beritajateng.tv hubungi melalui WhatsApp pada Senin, 2 Maret 2026.
Meski mendukung kehati-hatian pemerintah, ASPHIRASI Jateng berharap ada komunikasi intensif antara Kementerian Haji dan Umrah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi. Khususnya terkait pembayaran akomodasi dan visa.
BACA JUGA: Ayatollah Alireza Arafi Pengganti Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, Berikut Profilnya
“Kami berharap pihak Kemenhaj Indonesia bisa berkomunikasi dengan Menteri Haji Saudi terkait pembayaran akomodasi, baik hotel maupun visa. Pihak hotel maupun vendor menyatakan non-refund,” katanya.
Abdullah menjelaskan, saat ini pihak hotel maupun vendor di Arab Saudi menyatakan kebijakan non-refund atau tidak ada pengembalian dana. Kondisi ini berbeda dengan masa pandemi Covid-19 lalu.
“Ini beda kasus saat Covid. Waktu itu penutupan dilakukan oleh pihak Saudi sehingga hotel bisa refund atau pengembalian dana maupun penjadwalan ulang. Saat ini Saudi belum menutup, sehingga tidak bisa refund,” jelasnya.
Situasi tersebut berpotensi menjadi beban tambahan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) maupun jamaah. Terutama bagi yang jadwal keberangkatannya sudah dekat.
ASPHIRASI Jateng Minta Jamaah Tetap Tenang dan Tidak Saling Menyalahkan
ASPHIRASI Jateng juga mengimbau para calon jamaah agar tetap tenang dan tidak panik menyikapi dinamika informasi, terutama terkait pembatalan atau suspensi penerbangan transit.
“Bagi jamaah yang paket perjalanannya menggunakan penerbangan transit dan saat ini mengalami pembatalan atau suspensi penerbangan, agar dapat menyikapi kondisi tersebut dengan lapang dada dan tidak menyalahkan pihak penyelenggara,” kata Abdullah.
Ia menekankan bahwa pendekatan terbaik dalam situasi ini adalah ketenangan, doa, kebersamaan, serta komunikasi yang baik antara jamaah dan penyelenggara.
BACA JUGA: Ikuti Manasik, 785 Calon Jemaah Haji Asal Blora Siap Berangkat Awal Mei 2026
“Bukan emosi ataupun saling menyalahkan. Mari sama-sama kita memperbanyak doa pada bulan baik ini. Semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran niat suci kita dalam melaksanakan umrah sesuai jadwal,” tuturnya.
Terkait jumlah jamaah yang mengalami penundaan keberangkatan maupun yang saat ini masih berada di Tanah Suci dan belum bisa kembali ke Indonesia, Abdullah menyebut pihaknya masih melakukan pendataan.
“Kami sudah menyebar link data, saat ini data belum terkumpul,” ungkapnya.
Pemerintah Indonesia Imbau Tunda Keberangkatan Umrah
Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengimbau jamaah umrah yang terjadwal berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil di Jakarta pada Minggu, 1 Maret 2026.
Pemerintah juga meminta jamaah yang saat ini berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik. Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Kementerian Luar Negeri RI terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta PPIU.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar dapat menampung jemaah yang tertunda kepulangannya di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” lanjutnya.
Pemerintah juga menegaskan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan merujuk pada sumber resmi guna menghindari keresahan.
Sementara itu, terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan hingga saat ini belum terdapat dampak terhadap persiapan yang sedang berjalan. Seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berlangsung sesuai jadwal. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
