SEMARANG, beritajateng.tv – Ada lima indikator yang gagal Pemprov Jawa Tengah capai dalam Tahun Anggaran (TA) 2023, salah satunya penurunan kemiskinan. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, pun angkat bicara.
Dalam Rapat Paripurna dengan agenda ‘Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur TA 2023’ yang berlangsung Selasa, 21 Mei 2024 lalu, DPRD Provinsi Jawa Tengah mengungkap ada lima indikator utama yang tak tercapai tersebut.
Adapun lima indikator itu ialah angka kemiskinan, indeks gini, pertumbuhan ekonomi, indeks Williamson, dan indeks pembangunan gender. Selain tak mencapai indikator utama itu pada TA 2023, DPRD Provinsi Jawa Tengah turut mengungkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yang tak tercapai di akhir.
Menanggapi hal itu, Sumarno mengungkap akan berfokus pada TA 2024. Pihaknya pun menyebut kelima indikator itu merupakan indikator makro.
BACA JUGA: Pemprov Jawa Tengah Gagal Capai 5 Hal Ini di TA 2023, Salah Satunya Penurunan Angka Kemiskinan
“Lima indikator itu adalah indikator makro, ini tidak terkiat dengan obsesi kepala daerah. Ini sebuah indikator makro, siapa pun pemimpinnya harus kita kerjakan. Itu hitungannya dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sumarno saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna.
Oleh sebab itu, ujar Sumarno, fokus kemiskinan menjadi hal utama yang akan pihaknya kerjakan di tahun 2024.
“Fokus kemiskinan harus kita tingkatkan lagi. Kita di penganggaran tahun 2024 juga sudah meningkatkan penanganan kemiskinan, begitu juga peningkatan kesejahteraan masyarakat kita tingkatkan,” bebernya.
Tak hanya indikator kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia juga tak tercapai
Selain kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tak tercapai juga tak luput menjadi fokus Pemprov Jawa Tengah. Lebih lanjut, Sumarno membeberkan tak tercapainya lima indikator itu lantaran adanya faktor eksternal.
“Mungkin hanya satu-satunya Jawa Tengah yang tidak mengubah target. Sebenarnya kalau kita mengubah targetnya, indikator itu akan tercapai. Kita posisinya sudah menyepakati target, kalau ubah di tengah jalan pasti tercapai,” paparnya.
BACA JUGA: Petahana DPD RI Abdul Kholik Berpeluang Jabat Lagi, Fokus Kemiskinan hingga Problem Maritim Jateng
Kemiskinan sebagai indikator utama yang tak tercapai, tutur Sumarno, juga provinsi lainnya alami di Indonesia. Namun, lanjutnya, provinsi lainnya merevisi target kemiskinan sehingga angkanya menurun.
“Kalau sebetulnya kondisinya sama. Provinsi (lainnya) merevisi semua target kemiskinan. Hanya Jawa Tengah yang tidak melakukan revisi target, kondisi paling berat itu, pukulan berat. Tidak hanya Jawa Tengah, tapi semua,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
