SEMARANG, beritajateng.tv – Penurunan angka kemiskinan jadi salah satu dari lima indikator yang gagal tercapai oleh Pemprov Jawa Tengah pada tahun anggaran 2023.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna dengan agenda ‘Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur TA 2023’ yang berlangsung Selasa, 21 Mei 2024 lalu. Adapun rekomendasi tersebut dibacakan oleh Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Agung Budi Margono.
Selain penurunan angka kemiskinan, tutur Agung, ada empat indikator lainnya yang gagal tercapai oleh Pemprov Jawa Tengah.
“Terdapat lima indikator utama yang tidak tercapai pada Tahun Anggaran (TA) 2023, yaitu angka kemiskinan, indeks gini, pertumbuhan ekonomi, indeks Williamson, dan indeks pembangunan gender,” ucap Agung.
BACA JUGA: OJK dan Pemprov Jateng Kembangkan Program PIKD
Sementara pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, Agung menyebut ada lima indikator pula yang tak berhasil tercapai.
“Angka kemiskinan, indeks gini, pertumbuhan ekonomi, indeks Williamson, dan PDRB per kapita tidak berhasil tercapai pada akhir RPJMD 2018-2023,” sambungnya.
Menurutnya, Pemprov Jawa Tengah perlu menangani hal itu dengan serius. Alasannya, capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2023 mencapai 96,75 persen. Sementara, capaian terjadap RPJMD 2018-2023 hanya menyentuh 80,52 persen di akhir.
Agung menuturkan, DPRD Provinsi Jawa Tengah mengukur 13 indikator kinerja utama yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).
DPRD Jawa Tengah berikan rekomendasi, perangkat daerah jadi sorotan
Atas kegagalan Pemprov Jawa Tengah dalam lima indikator itu, Agung memaparkan rekomendasi yang DPRD Provinsi Jawa Tengah berikan. Untuk dokumen LKPJ tahun berikutnya, Agung menyebut 4 hal yang mesti diperbaiki.
“Perbaikan perencanaan pembangunan tahun berjalan dan berikutnya, perbaikan anggaran, perbaikan Perda dan Perkada, dan penyempurnaan kebijakan stragetis kepala daerah,” paparnya.
Perihal keuangan daerah, tutur Agung, evaluasi target menjadi rekomendasi pertama yang DPRD Provinsi Jawa Tengah berikan.
BACA JUGA: Di WWF Bali 2024, Pemprov Jateng Teken Kerja Sama dengan UNESCO-IHE Institute for Water Education
