Soal anggaran, lanjut Irfan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blora akan membantu membuat perencanaan dan mengusulkan angģaran yang dibutuhkan untuk membentuk BNNK dalam perubahan APBD 2022.
Sedangkan terkait kantor, dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah menyampaikan setidaknya ada 7 bangunan yang bisa digunakan (milik Pemkab) dan ada 2 bangunan (milik Pemprov) yang bisa digunakan untuk calon BNNK Blora. Juga akan segera dipetakan aset-aset lain yang bisa digunakan.
LO BNNP Jawa Tengah Kunarto juga menyampaikan tahapan yang harus dipenuhi oleh Pemkab Blora dalam upaya mengajukan pendirian BNN di Kabupaten Blora, sebagaimana diatur dalam Perka BNN No. 6 Th. 2021.
“Utk tempat msh alternatif alternatif, akan dikerucutkan oleh Kesbang. Sedangkan NA, kita sdh ada contohnya dari Kabupaten lain, tinggal disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Blora,”jelasnya. (Her/El)
