Muhdi menekankan, baik laptop maupun Smart TV, intinya harus sesuai kebutuhan sekolah dan harganya transparan.
“Kuncinya dengarkan pengguna. Jangan sampai sekolah hanya jadi objek, sementara keputusan ditentukan oleh pihak distributor. Dunia pendidikan tidak boleh merugi lagi oleh kebijakan yang salah arah,” tuturnya.
BACA JUGA: Gaet Mahasiswa Baru Lewat Konten, PMB UPGRIS Capai Hampir 5 Ribu Pendaftar
Muhdi berharap Mendikdasmen dapat menjalankan kebijakan teknologi pendidikan dengan lebih mendengar suara lapangan. Indonesia sangat luas dengan kondisi sekolah yang beragam, sehingga tidak bisa hanya melihat dari perspektif Jakarta.
“Indonesia ini kompleks, sekolah di daerah punya kebutuhan berbeda. Keterbukaan dan mendengar pengguna adalah kunci agar pengadaan teknologi pendidikan benar-benar bermanfaat,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
