SEMARANG, beritajateng.tv – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah masa khidmat 2026-2031 resmi ԁikukuhkan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berharap keberadaan MUI dapat menjadi mitra pemerintah sekaligus cooling system atau pendingin berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Hal itu Luthfi sampaikan usai acara Pengukuhan Pengurus MUI Provinsi Jawa Tengah Masa Khidmat 2026-2031 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin, 24 Agustus 2026.
Luthfi mengatakan, pengukuhan pengurus MUI Jawa Tengah tersebut turut memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di Jawa Tengah.
“Hari ini kita kedatangan tamu dari pusat, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. M. Anwar Iskandar yang telah melantik Prof. Noor Achmad, Ketua MUI Jawa Tengah, yang hari ini secara resmi kepengurusannya, baik provinsi maupun kabupaten/kota, telah terbentuk,” ujar Luthfi.
Menurutnya, MUI memiliki posisi penting sebagai salah satu unsur tokoh masyarakat yang dapat membantu pemerintah meredam persoalan di daerah.
“Kami apresiasi. Dengan terbentuknya ini, maka secara tidak langsung partner kolaborasi pemerintah dengan MUI adalah salah satu dalam rangka menjadi cooling system masyarakat,” katanya.
BACA JUGA: Soal Muktamar ke-35 NU, MUI Jateng: Kami Berdoa PBNU Dipimpin Orang yang Bisa Besarkan Organisasi
Luthfi mengatakan peran tersebut semakin ԁibutuhkan di tengah berbagai tantangan, mulai dari persoalan geopolitik, keterbatasan fiskal hingga problem sosial di masyarakat.
“Dengan adanya masalah geopolitik, kemudian keterbatasan fiskal, dan problem solving sosial di masyarakat, maka MUI akan bekerja sama dengan kita dalam rangka apa? Mendinginkan permasalahan-permasalahan di wilayah kita,” ujarnya.
Ia menilai kondisi masyarakat yang aman dan kondusif menjadi salah satu prasyarat bagi terciptanya kesejahteraan. Dengan situasi tersebut, aktivitas investasi maupun kehidupan bermasyarakat di Jawa Tengah ԁiharapkan dapat berjalan lebih baik.
“Yang nantinya akan menjadi salah satu penyebab dalam rangka menciptakan situasi yang aman, yang sebagai syarat daripada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sehingga investasi maupun bermasyarakat kita akan lebih sempurna,” tandas Luthfi.
Sementara itu, Ketua Umum MUI K.H. M. Anwar Iskandar mengatakan MUI memiliki dua peran utama. Yaitu sebagai khadimul ummah atau pelayan umat dan shadiqul hukumah sebagai mitra pemerintah.
“Bahwa platform MUI itu ada dua. Satu sebagai khadimul ummah, artinya sebagai pelayan umat. Dan yang kedua sebagai shadiqul hukumah, artinya sebagai mitra dari pemerintah,” ujar Anwar.
BACA JUGA: MUI Usulkan Istilah LGBT Diganti Jadi LGSP, Apa Itu?
Ia mengatakan tantangan yang ԁihadapi bangsa Indonesia dan umat Islam saat ini tidak sedikit. Persoalan tersebut mencakup bidang ekonomi, stabilitas hingga kesejahteraan masyarakat.
Berbagai tantangan tersebut, kata Anwar, dapat ԁihadapi apabila ulama dan umara atau pemerintah mampu membangun sinergi.
“Dan itu semuanya akan berhasil dengan baik ketika dua kekuatan besar yang namanya ulama dan umara itu bersinergi,” katanya.
Anwar mengatakan, sinergitas ulama dan pemerintah ԁibutuhkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kehidupan beragama.
“Maka ke depan bagaimana mewujudkan sinergitas dan kebersamaan ini dalam bersama-sama untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan baik,” ujarnya.
“Bagaimana memakmurkan dan menyejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Dan bagaimana menjaga agama ini supaya baik. Itu semuanya butuh sinergitas antara ulama dan umara,” imbuhnya.
BACA JUGA: Jelang Muktamar ke-35 NU, Gus Yasin Ingatkan Pemerintah Tak Boleh Intervensi Penentuan Ketua PBNU
Tak cuma itu, Anwar juga mengapresiasi keterlibatan unsur pemerintah dalam kepengurusan MUI Jawa Tengah. Menurutnya, hal tersebut menjadi awal yang baik untuk membangun sinergitas antara ulama dan pemerintah.
“Saya melihat di dalam pertemuan ini tercermin dengan baik. Bukan hanya kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi bahkan juga ada birokrat yang masuk sekaligus dalam jajaran kepengurusan. Itu sesuatu yang permulaan yang baik dalam mewujudkan seluruh proses ini,” tandas Anwar.
Ketua Umum MUI Jawa Tengah masa khidmat 2026-2031, Noor Achmad, mengatakan pihaknya membutuhkan doa dan dukungan dari seluruh pihak dalam menjalankan amanah kepengurusan selama lima tahun ke depan.
“Kami hanya mohon doa dan dukungan. Ini yang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan tentu saja Forkopimda Jawa Tengah, dan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah,” kata Noor.
Ia berharap kepengurusan MUI Jawa Tengah dapat menjalankan tugas dengan lancar dan bertanggung jawab, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi untuk kepentingan masyarakat Jawa Tengah.
“Mudah-mudahan kami bisa menjalankan tugas dengan lancar, amanah, dan dengan bertanggung jawab, dengan berbagai macam inovasi dan kreativitas dalam rangka untuk kepentingan Provinsi Jawa Tengah,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
