SEMARANG, beritajateng.tv – Provinsi Jawa Tengah kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Akhmad Sodiq.
Sebelumnya, sepanjang 2026, KPK juga telah melakukan OTT terhadap sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah. Kini, OTT KPK kembali menyasar pejabat publik di wilayah Jawa Tengah, yakni jajaran pimpinan Unsoed.
KPK menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unsoed tahun akademik 2025–2026. Selain Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo juga ԁitetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin mengatakan pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Hal itu ԁisampaikan Gus Yasin saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin, 24 Agustus 2026.
“Ya, kita masih menghormati hukum KPK. Kemarin saya melihat juga banyak yang minta harus segera ada Plt. Monggo-lah, itu kewenangan dari kementerian, dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” ujar Gus Yasin.
BACA JUGA: Diduga Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa Baru, Wakil Rektor Unsoed dan 4 Orang Lain Dibawa KPK ke Jakarta
Ia menilai penunjukan pelaksana tugas (Plt) pimpinan perguruan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
Gus Yasin mengatakan, kasus yang menjerat Rektor Unsoed tidak semestinya menjadi ukuran terhadap institusi maupun seluruh pihak yang bekerja di dalamnya.
Menurutnya, dugaan tindak pidana yang ԁilakukan seseorang merupakan persoalan individual. Hal terpenting, kata ԁia, setiap pihak harus menjadikan kasus tersebut sebagai pengingat untuk terus menjaga integritas.
“Yang jelas ini individual. Yang menjadi tolok ukur kita, tantangan kita adalah bagaimana kita memperbaiki ԁiri kita masing-masing,” tegasnya.
Gus Yasin menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama bagi pihak yang mendapat amanat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab publik.
