Penjelasan Kasatpol PP Terkait Mantan Pegawainya Gelapkan Dana BPJS Rp 688Juta

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto.

Semarang, 29/6 (BeritaJateng.tv) – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang Fajar Purwoto menceritakan kronologi lengkap mantan pegawainya yang menggelapkan Dana iuran BPJS hingga ratusan juta.

Fajar mengatakan mantan pegawai yang menggelapkan Dana BPJS itu Seorang pria berinisial LK (46). Ia menggelapkan Dana iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 177 Non ASN Satpol PP Kota Semarang.

“Berdasar laporan terakhir, dana yang digelapkan LK mencapai Rp 688 Juta,” kata Fajar ditemui di Kantor Dinasnya, Rabu (29/6).

Menurutnya, kasus penggelapan ini diketahui pihaknya pada September 2021 lalu. Saat itu, ada Surat dari BPJS yang memberikan peringatan bahwa sejak Maret 2022 Satpol PP belum menyetor iuran BPJS.

“Kebetulan LK ini menjabat sebagai staff bendahara pembantu pengeluaran Satpol PP. Dia yang bertanggungjawab untuk setoran. September 2021 kita dapat Surat peringatan dari BPJS katanya kita belum setor iuran selama 19 bulan,” jelasnya.

Fajar mengaku kaget saat tahu bahwa Satpol PP Kota Semarang belum menyetor dana iuran ke BPJS. Pihaknya pun lantas mengusut hal itu.

“Setelah saya usut ternyata waktu enam bulan tidak setor, sudah ada surat peringatan tapi diterima pelaku, tidak sampai Saya. Terbongkarnya ketika September kemarin ada surat lagi untuk Satpol PP Kota Semarang,” terangnya.

Ia menyebut pelaku menggelapkan uang Rp 688 juta untuk bermain judi online. Diketahui pelaku membuat surat pembayaran palsu untuk laporan ke Pimpinan Bendahara Satpol PP Dan BPKAD Kota Semarang.

Karena kasus itu terendus, akhirnya dirinya melapor ke Walikota Semarang, Inspektorat Kota Semarang Dan BKPP Kota Semarang untuk penjatuhan sanksi.

“Pasca Saya laporkan, pak Wali memberikan waktu 18 hari kepada LK untuk beritikad baik. Namun pelaku tak ada itikad baik,” ucapnya.

Tak berselang lama kata dia, Walikota Semarang memecat LK. Pelaku pun diproses hukum oleh kepolisian.

“Sudah saya tekankan ke anggota, kalau ada yang terjerat narkoba atau pidana, saya tidak akan melindungi,” tegas dia. Ia mengaku menyesalkan sikap LK ini. Sebab jika dihitung, gaji LK cukup besar.

“Pelaku ini berpangkat 2D. Jika dihitung, gaji dan tunjangan bisa sampai sekitar Rp 9 Juta. Gitu kok masih memainkan uangnya non ASN, kebangeten,” tandasnya. (Ak/Ell)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.