SEMARANG, beritajateng.tv – Dalam memitigasi ketersediaan energi, transisi menjadi salah salah satu isu yang wajib menjadi objek pembahasan, Anggota Dewan Pengarah BRIN, Tri Mumpuni mengatakan, hal tersebut dapat tercapai dengan adanya demokratisasi energi.
Dengan kata lain, penyediaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dapat tercapai dengan basis kepercayaan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri.
“Kalau kita melistriki masyarakat desa dengan memanfaatkan local resources yang tersedia, itu justru lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga rakyat punya kesadaran penuh, konservasinya terjaga,” katanya pada webinar bertajuk “Energi, Polusi, dan Urgensi Energi Bersih dan Terbarukan”, Senin 6 November 2023.
Ia mencontohkan, negara Kuba yang dulunya teranggap sebagai negara terbelakang, sekarang justru bisa dikatakan negara maju. Hal tersebut bisa tercapai lantaran negara tersebut menerapkan kehidupan yang sustainable.
Di sisi lain, Tri menyampaikan bahwa Indonesia pun sebetulnya kaya akan sumber daya EBT. Oleh karena itu, pada kondisi inilah pemerintah memegang peranan penuh.
BACA JUGA: Listrik Dalam Negeri Kelebihan Pasokan, Pengamat Energi Sebut Perhitungan Kurang Tepat Jadi Alasan
“Rakyat itu diberikan kepercayaan diri bahwa ia mampu menyediakan energinya sendiri, ini yang sering kita sebut demokratisasi energi. Demokratisasi energi akan bermuara pada demokrasi ekonomi,” lanjutnya.
Poin penting dalam proses demokratisasi energi
Menurutnya, yang terpenting dari proses demokratisasi energi ialah adanya pendekatan sosial dengan masyarakat, pelatihan, hingga mengenalkan teknologi sedekat mungkin dengan kapasitas masyarakat. Dari situlah pembangunan EBT bisa lebih baik.
Tri melanjutkan, demokratisasi energi sangat efektif apabila berlangsung di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yang belum tersentuh aliran listrik. Terlebih, sekitar 51 juta rakyat di wilayah 3T belum menikmati listrik.
“Energi terbarukan berbasis masyarakat banyak potensinya. Ini menjadi alat untuk memakmurkan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Sharlini Eriza Putri, Eisenhower Fellowships 2022 yang juga menjadi pembicara dalam webinar ini menyoroti tingginya penggunaan energi berbasis fosil oleh para pengusaha.
Menurutnya, penggunaan EBT pada industri besar cenderung membebani biaya produksi para pengusaha. Oleh karena itu, penggunaan EBT harus sektor produktif gunakan, khususnya bagi mereka yang memiliki nilai tambah.
BACA JUGA: Mampu Terangi Jalan dengan Limbah Tahu, Begini Kisah Desa Urutsewu Komitmen Gunakan EBT
Selain itu, diperlukan komitmen serta dukungan besar dari pemerintah untuk terus mengembangkan pemakaian EBT pada industri besar.
“Kalau industri hilir berkembang, nilai tambahnya tinggi, provitnya tebal, pakai listrik yang mahal itu tidak masalah,” tandasnya.(*)
Editor: Farah Nazila
