Rini menegaskan bahwa seluruh proses pengurusan NIP untuk PNS telah selesai dan terus berjalan untuk memastikan data kepegawaian lengkap dan akurat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik langkah-langkah tersebut. Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan sejumlah perubahan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah.
“Kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah sangat vital dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kebijakan harus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Anggota DPR RI Komisi II, Azis Subeknya juga menekankan pentingnya kolaborasi dan fokus pada upaya menutup kebocoran dengan merombak postur APBN dan APBD.
“Pemimpin bisa menutup kebocoran yang ada di APBN maupun APBD, dengan merobak dan fokus pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Rakor ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, juga memastikan bahwa pemerintahan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. (*)
Editor: Elly Amaliyah
