BLORA, beritajateng.tv – Perum Perhutani memfasilitasi sebanyak 39 desa di Kabupaten Blora yang belum memiliki lahan untuk pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Perusahaan pelat merah tersebut menyiapkan lahan hampir seluas 4 hektare yang berada di wilayah pangkuan Perhutani.
Kepala Administratur (ADM) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora, Yeni Ernaningsih, menyampaikan bahwa puluhan desa telah mengajukan permohonan pemanfaatan lahan untuk mendukung pembangunan KDMP.
“Sebanyak 39 desa mengusulkan permohonan lahan untuk pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Setiap desa membutuhkan lahan maksimal 1.000 meter persegi,” ujar Yeni, Rabu 28 Januari 2026.
Dari total usulan tersebut, tujuh desa akan memanfaatkan lahan milik Perum Perhutani. Sementara itu, 32 desa lainnya mengajukan lokasi di kawasan hutan.
BACA JUGA: Perhutani KPH Blora Gandeng Warga Hutan Kedungwaru Jalankan Program Penanaman 2025
Yeni menjelaskan, untuk lokasi yang berada di kawasan hutan, skema yang diajukan berupa pelepasan kawasan dengan total luasan sekitar 3 hektare. Perhutani juga mengarahkan pemerintah desa agar memilih lahan yang tidak produktif.
“Kami mengarahkan pemilihan lokasi di lahan yang tidak produktif dan tidak memiliki tegakan tanaman. Langkah ini bertujuan menjaga fungsi hutan tetap optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yeni menyebutkan bahwa proses pengajuan lahan tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Seluruh usulan disampaikan oleh Bupati Blora kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Perhutani.
“Perhutani KPH Blora membantu kelengkapan administrasi pengajuan. Saat ini kami masih melakukan pengecekan lapangan terhadap lokasi yang kepala desa usulkan,” katanya.
BACA JUGA: Longsor Ancam Permukiman di Blora, Warga Ini Bertahan Meski Dapur Rumah Sudah Terdampak
Menurut Yeni, fasilitasi lahan ini menjadi wujud dukungan Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara dalam menyukseskan program pemerintah pusat. Program Koperasi Desa Merah Putih ternilai strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendukung penuh program ini, namun tetap memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
