SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 28 terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Regulasi tersebut menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pusat komando pelaksanaan program serta melibatkan 28 instansi, termasuk seluruh pemerintah daerah.
Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, mengatakan lahirnya Perpres dan Kepres tersebut berangkat dari kendala koordinasi di lapangan.
“Komunikasinya terhambat. Oleh karena itu, lahirlah Perpres 115 dan Kepres 28,” ujar Zulhas dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) MBG di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 3 Maret 2026.
BACA JUGA: PDIP Jateng Respons Edaran DPP soal MBG, Kader Dilarang Cari Keuntungan
Menurutnya, melalui regulasi baru itu seluruh unsur pemerintah kini terlibat secara terstruktur dalam penyelenggaraan MBG.
“Bahwa di daerah semua terlibat, ada 28 instansi termasuk seluruh pemerintah daerah,” tegasnya.
Diketahui, Perpres 115 Tahun 2025 mengatur tata kelola penyelenggaraan MBG secara nasional, termasuk penetapan BGN sebagai pusat komando.
Regulasi ini juga mengatur penguatan standar keamanan dan mutu gizi, mekanisme pengadaan barang dan jasa, hingga pengangkatan pegawai dapur atau satuan pelayanan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Terbit Perpres 115 Tahun 2025, Zulhas Pastikan Program Presiden Aman dan Sesuai Standar Gizi
Zulhas menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh program prioritas presiden berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, termasuk program MBG.
“Kami ingin memastikan seluruh program presiden di mana pun berada, aman, sesuai dengan standarnya, termasuk gizi dan seterusnya,” ujarnya.
Ia menyebut, setelah Perpres dan Kepres diterbitkan, pengawasan dan koordinasi antarinstansi akan lebih terintegrasi. Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian Jawa Tengah dalam pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah.
“Yang sebelumnya Jawa Tengah ini juaranya. Juara MBG, juara koperasi desa, juara swasembada pangan terus Jawa Tengah,” katanya.
Rakor Jelang Lebaran, Pemerintah Beri Bantuan 10 Kg Beras dan Diskon Tiket 30 Persen
Selain membahas MBG, rakor tersebut juga menyoroti kesiapan menghadapi Lebaran, khususnya ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok.
“Ini bulan puasa sudah hampir mau lebaran. Tadi kami rakor mengenai persiapan untuk lebaran, ketersediaan sembako dan harganya terjangkau,” ujar Zulhas.
Pemerintah pusat, lanjutnya, telah mengambil sejumlah kebijakan untuk dua bulan ke depan.
“Di pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan dua bulan ini ada bantuan 10 kilo plus 2 liter minyak goreng. Kemudian diskon tiket kereta dan kapal 30 persen,” jelasnya.
BACA JUGA: Heboh Isu Dugaan MBG Bakal Mandek Usai Ramadhan 2026, BGN Buka Suara
Sementara itu, kata Zulhas, pemerintah daerah juga diminta menggelar bazar murah di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Pemerintah daerah tadi juga mengajukan, meminta agar ada juga bazar-bazar di setiap kelurahan, di setiap kecamatan. Pak Gubernur tadi mengatakan akan ada 300 lebih bazar. Bupati wali kota sudah melaksanakan itu,” ungkapnya.
Zulhas menegaskan stabilitas harga menjadi perhatian utama pemerintah menjelang Lebaran. “Sekali lagi, harga-harga tidak boleh naik. Kalau boleh turun,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
