SEMARANG, beritajateng.tv – Perputaran uang selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri tahun 2025 mengalami penurunan drastis.
Pakar Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria mengungkap, beberapa pengamat dan pejabat telah menghitung bahwa perputaran uang saat Ramadan dan Lebaran 2025 ini menurun dibanding 2024. Penurunan itu bahkan mencapai Rp20 triliun.
“Perputaran uang saat Lebaran tahun 2024 mencapai Rp157,3 triliun, tapi tahun 2025 ini hanya Rp137,97 triliun. Artinya, perputaran uang tahun ini lebih rendah Rp20 triliun,” kata Nugroho kepada beritajateng.tv, Senin, 24 Maret 2025.
Melihat angka penurunan yang tak sedikit itu, Nugroho mengaku miris. Pasalnya, ia menilai bahwa Ramadan dan lebaran seharusnya menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
BACA JUGA: Semarak Ramadan, Begini Khusyuknya Tuna Netra Semarang Ngaji Al-Qur’an Braille di Mal Paragon
Saat bulan Ramadan, pengeluaran ekonomi masyarakat biasanya akan cenderung meningkat. Banyak pasar dadakan yang bisa mendobrak aktivitas jual-beli.
Sayangnya, pengamat dan data pada laporan keuangan menyatakan bahwa ekonomi di momen Ramadan dan lebaran tahun ini tetap lesu.
“Banyak laporan yang menyataan bahwa konsumsi masyarakat di masa Ramadan 205 ini menurun dibanding tahun lalu. Alasannya karena menurunnya daya beli dan pendapatan masyarakat karena berbagai faktor,” katanya.
Bansos dan mudik gratis bantu dongkrak daya beli masyarakat
Lebih jauh, Nugroho menyebut ada beberapa penyebab di balik menurunnya daya beli masyarakat di lebaran 2025 ini. Salah satu adalah jarak Ramadan yang berdekatan dengan Natal dan tahun baru (Nataru)
Selain itu, inflasi, badai pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga cuaca yang tidak bersahabat juga menjadi penyebab lesunya daya beli masyarakat sehingga perputaran uang ikut menurun.
“Jarak antara Natal dan tahun baru dengan lebaran yang terlalu dekat sehingga orang mungkin sudah menghabiskan tabungannya di libur Natal dan tahun baru,” paparnya.
Ia menambahkan, ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan untuk segera mengatasi permasalahan ini. Misalnya dengan pemberian bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan mudik gratis.
BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, Ratusan Non ASN RSUD di Pati Terancam PHK
Bansos, kata Nugroho, bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Sementara mudik gratis bisa mengurangi pos pengeluaran dan masyarakat bisa mengalihkan nya untuk belanja kebutuhan lain.
“Pemerintah seharusnya tetap melanjutkan program bantuan sosial untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Pemerintah juga bisa misalnya menyelenggarakan mudik gratis untuk mengurangi biaya mudik masyarakat,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
