“Kalau saya melihat stagnan, apalagi kalau saya bongkar data PAD-nya. Jawa Tengah itu masih ketergantungan dengan pajak kendaraan bermotor yang kedua dari Bank Jateng,” jelasnya.
Hal itu berbeda dengan daerah lainnya semisal Jawa Timur atau Jawa Barat. “Karena setelah pandemi, penyumbang terbanyak PAD itu adalah sektor pariwisata. Destinasi wisata Jawa Tengah ini masih kurang,” pungkasnya.
Sebelumnya Hardi menyebut angka inflasi di Jawa Tengah per September 2022 tercatat lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional. Inflasi di provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini tercatat di angka 6,4 persen. Sementara angka inflasi nasional di angka 5,9 persen.
“Saya mengambil data dari Bank Indonesia dan BPS Jawa Tengah, saya termasuk kaget. Jateng itu inflasinya lebih tinggi dibandingkan nasional. Nasional itu 5,9 persen, sedangkan Jateng 6,4 persen. Hal itu menunjukkan inflasi Jateng lebih tinggi daripada nasional,” ujarnya.
Padahal, lanjut Hardi, jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi seharusnya apabila inflasi lebih tinggi maka pertumbuhan ekonomi juga lebih tinggi.
“Itu baru namanya klop. Namun ini tidak klop karena pertumbuhan ekonomi Jateng lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional berarti kan ada kesenjangan,” kata alumni FEB Undip ini. (*)
editor: ricky fitriyanto
