Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Shoti’ah, menjelaskan bahwa besaran tarif sewa memang sudah di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi. Penentuan tarif berdasarkan pada NJOP masing-masing lahan.
“Untuk NJOP di bawah Rp1 juta, retribusi sekitar Rp350 per meter. NJOP antara Rp1 juta hingga Rp10 juta dikenakan Rp1.425 per meter, dan di atas Rp10 juta tentu lebih tinggi lagi,” terangnya.
Shoti’ah mengakui, tambahan beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) turut memperberat kondisi petani. Karena itu, Pemkot Semarang tengah menyiapkan mekanisme pemberian keringanan agar para petani tetap bisa mengolah lahan mereka.
“Kami sedang menyiapkan sistem pengajuan keringanan, termasuk besaran persentase potongannya. Harapannya, ini bisa meringankan beban petani,” jelasnya.
Data Dinas Pertanian mencatat, luas lahan pertanian di Kota Semarang kini tinggal sekitar 5,8 persen dari total wilayah 373,77 kilometer persegi. Dari jumlah tersebut, sawah aktif hanya sekitar 2.100 hektare, sedangkan sisanya berupa tegalan dan lahan perkebunan.
“Dengan keterbatasan lahan dan sumber daya manusia, kami tetap mengapresiasi semangat warga yang masih mau bertani di tengah kota. Ini luar biasa dan harus kita dukung,” ujar Shoti’ah.
Ia menegaskan, Pemkot Semarang berkomitmen menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya pemberian keringanan diharapkan dapat mengurangi jumlah lahan yang dibiarkan terbengkalai.
“Tujuan utama kami agar lahan produktif tetap digarap. Dengan begitu, produksi pangan bisa terjaga dan kesejahteraan petani meningkat,” pungkasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
