Ia menyebut banyak kabupaten/kota sudah mengikuti pola lima hari dan perubahan mendadak berpotensi membuat kebingungan baru. PGRI, kata dia, kini tengah menyiapkan langkah advokasi bila wacana tersebut masuk tahap kebijakan.
“Ya kami sedang berupaya beradvokasi, ya sudah menyampaikan juga masukan-masukan. Sekarang kan masih dalam proses,” katanya.
BACA JUGA: Evaluasi 8 Tahun 5 Hari Sekolah di Jateng: Performa Siswa Turun Usai Jam 1 Siang, Sabtu Ortu Masih Kerja
Saat menggapai terkait masukan resmi ke pemerintah, ia menyebut PGRI sudah pernah diundang dan memberikan penjelasan. Terakhir, perwakilan PGRI Jateng, Suci, mewakili organisasi itu dalam pembahasan awal.
“Kalau enggak salah beberapa waktu yang lalu Bu Suci mewakili PGRI untuk menyampaikan dan sudah kami jelaskan,” ujarnya.
Muhdi berharap Pemprov Jawa Tengah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan jernih dan komprehensif karena dampaknya berlaku satu provinsi dan menyangkut banyak aspek.
“Mari kita berpikir yang jernih dan saya berharap pemerintah kalau mau mengubah kebijakan tidak hanya karena misalkan pertimbangan-pertimbangan sesaat. Karena ini efeknya se-provinsi,” tandas dia. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
