“Mungkin nenek atau kakek yang dulu juga berjuang untuk merdeka. Ini yang harus kita lakukan pendekatan terus, berjuang terus supaya menjadi setara dengan kita-kita, pendapatannya cukup. Ini yang menjadi tantangan bagi seluruh gubernur, anggota DPRD, juga ASN, masyarakat, pengusaha, untuk mengeroyok [kemiskinan] bersama,” pungkas Sumanto.
Puan Maharani sebut Kekuasaan jadi Alat untuk Hapus Kemiskinan
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kekuasaan merupakan alat yang ideal untuk mencapai tujuan baik. Salah satunya menghapus kemiskinan.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Puan mengatakan kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di tengah masyarakat.
“Kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya di dalam sidang di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Karena itu, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan. Dia percaya kekuasaan dijalankan dengan nilai, dengan etika, dan dengan tanggung jawab nyata kepada rakyat.
BACA JUGA: DPRD Pati Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo, Ahmad Luthfi: Kita Tunggu 60 Hari
Dengan segala sumber daya yang dimiliki, mulai dari birokrasi, anggaran, sumber daya alam hingga kewenangan, menurutnya rakyat menaruh harapan besar bahwa negara akan selalu hadir secara nyata. Dia dan para pejabat, katanya hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial.
“Inilah mandat utama bagi kita semua—para pemegang amanat kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—yaitu menghadirkan kebijakan negara yang benar-benar melayani dan menyejahterakan rakyat,” ucap Puan. (*)
Editor: Farah Nazila
