PEKALONGAN, beritajateng.tv – DPRD Jawa Tengah tengah melakukan sejumlah perubahan dalam sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan kini memiliki jadwal tugas yang jelas, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan kegiatan konsultasi publik.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama puluhan wartawan di Kota Pekalongan, Kamis, 16 Oktober 2025.
BACA JUGA: DPRD Jateng Hentikan Tunjangan Perumahan Mulai Oktober 2025
Ia menyebut perubahan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat dan mahasiswa. Salah satu contoh konkretnya ialah kebijakan baru terkait tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD.
“Mulai Oktober ini kami para pimpinan DPRD sudah tidak menerima tunjangan perumahan. Pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas sebagai tempat aktivitas, diskusi, dan menerima tamu. Ini bagian dari komitmen kami menjawab tuntutan publik,” jelasnya.
Pimpinan DPRD Jateng tak terima tunjangan perumahan bentuk transparansi dan tanggung jawab moral
Langkah tersebut, lanjut Saleh, sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab moral terhadap kepercayaan masyarakat.
Ia berharap, kebijakan serupa bisa memperkuat citra lembaga legislatif sebagai wakil rakyat yang berintegritas.
Saleh kembali menegaskan komitmen DPRD Jawa Tengah untuk bekerja transparan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan menjalin komunikasi positif dengan seluruh elemen, termasuk media.
