SEMARANG, beritajateng.tv- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah (DPRD Jateng) mengambil langkah tegas untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Pemerintah mulai memberlakukan penghentian tunjangan perumahan bagi pimpinan dewan pada Oktober 2025.
Pemerintah mengumumkan kebijakan ini dalam forum diskusi bersama wartawan di Pekalongan. DPRD Jateng menilai penghentian tunjangan tersebut sebagai bagian dari proses pembenahan internal lembaga.
Selain itu, keputusan ini juga menjadi bentuk tanggung jawab moral terhadap kepercayaan publik sekaligus upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib.
Pemerintah daerah mendorong efisiensi anggaran dengan menghentikan tunjangan perumahan. Mereka mengalihkan dana tersebut untuk membiayai program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA: Potret Pondok Boro, Penginapan Rp4 Ribu Semalam di Tengah Kota Semarang, Penyelamat Pekerja Kecil
Rumah Dinas sebagai Fasilitas Pengganti
Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan rumah dinas untuk para pimpinan dewan.
Para pimpinan menjadikan fasilitas tersebut tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang kerja, lokasi diskusi, dan tempat menerima tamu.
Mereka memusatkan aktivitas di sana untuk mempercepat proses kerja, meningkatkan efisiensi, dan membuka ruang pengawasan publik.
Di sisi lain, kebijakan ini juga memperkuat efisiensi birokrasi sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran.
Selain itu, penyediaan rumah dinas dianggap selaras dengan upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Hal ini juga mendukung terciptanya budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan DPRD.
Pemerintah Perkuat Peran Media Dan Publik
Sejalan dengan perubahan kebijakan tersebut, DPRD Jateng memperluas ruang kerja sama dengan media dan masyarakat sipil.
BACA JUGA: Setelah Kuala Lumpur, Rute Penerbangan Langsung Semarang-Singapura Beroperasi November 2025
Peran media dianggap strategis dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik serta menjaga transparansi pemerintahan daerah.
Selain itu, dewan juga semakin terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Setiap fraksi dan perangkat dewan kini memiliki jadwal tugas serta mekanisme penerimaan kunjungan publik yang lebih terstruktur.
