SEMARANG, beritajateng.tv — Banyaknya kursi kosong di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang menjadi perhatian unsur pimpinan dewan saat Rapat Paripurna, Senin, 31 Agustus 2026.
Kursi-kursi tersebut ԁisediakan bagi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang.
Terlebih, rapat paripurna kali ini mengagendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026.
Selaku pimpinan sidang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Zaenudin, meminta Bupati Semarang memberikan teguran kepada jajarannya agar lebih aktif menghadiri rapat paripurna.
Menurutnya, pemandangan kursi kosong dari jajaran eksekutif bukan kali pertama terjadi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang. “Sudah sering terjadi,” kata Zaenudin saat ԁikonfirmasi di ruang kerjanya.
BACA JUGA: Wujudkan Kabupaten Semarang Berdikari, Bupati Ngesti Nugraha Resmikan Tiga Proyek Perubahan OPD
Zaenudin meminta pimpinan OPD dan camat tidak mengabaikan undangan untuk menghadiri rapat paripurna. Menurutnya, rapat paripurna DPRD bukan sekadar forum formalitas.
“Maka setelah melihat masih banyak tempat duduk jajaran eksekutif yang kosong, kami koordinasikan di tingkat pimpinan untuk menyampaikan kepada bupati agar memberikan teguran,” tegasnya.
Ia berharap minimnya kehadiran jajaran eksekutif dalam rapat paripurna tidak kembali terjadi. Sebab, dalam forum tersebut kerap muncul berbagai masukan dari anggota DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Di sisi lain, Zaenudin juga menyampaikan tingkat kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna kali ini. Dari total 50 anggota dewan, sebanyak 10 orang tidak hadir. “Delapan anggota izin, dua orang sakit,” tegasnya.
BACA JUGA: Anggaran Menyusut, Pelayanan Tak Boleh Surut: Bupati Semarang Tantang OPD Tetap Maksimal
Menanggapi hal tersebut, Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan telah mengumpulkan kepala OPD untuk membahas kehadiran dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang.
Ia meminta kepala OPD tetap menghadiri rapat paripurna apabila tidak sedang menjalankan tugas khusus yang bersifat mendesak.
