BLORA, 17/2 (BeritaJateng.tv) – Juru bicara Pemantau Keuangan Negara (PKN) Seno Margo Utomo menuduh Aparat Penegak Hukum (APH) di Blora tak seirus dalam menangani dugaan kecurangan kasus penjaringan perangkat desa (Perades) di Blora.
Hal ini dikatakan Seno saat menggelar aksi istighosah Akbar di alun alun Blora, bersama calon Perades yang kecewa terhadap sistem tes Penjaringan Perades di Blora.
“Kepercayaan masyarakat terhadap APH rendah, makanya ditunggu kinerjanya yang sungguh sungguh. Sampai hari ini menaikkan tersangka tapi gak ada nama. Itu lucu dan yang kedua ada apa ini. Ini menurut saya penetapan banci, tidak ada keberanian,” ucap Seno kepada sejumlah wartawan, Kamis (17/2/2022).
Seno juga menyoroti tentang pelantikan Perades desa Jepangrejo yang terkesan dipercepat dan tempatnya berubah ubah.
Semula mau dilaksanakan di Balai desa, namun karena ada masyarakat yang mau menggelar aksi, di pindah ke Kecamatan.
“Jadi kasus Jepangrejo itu, merupakan pelanggaran yang ke sekian, dari komitmen untuk meredam isu ini. Yaitu jangan ada pelantikan selama ada gugatan,” terangnya.
“Itu menurut saya sangat minim, upaya Bupati Blora untuk membuat ini diredam. Tapi itupun dilanggar. Itupun Kecamatan merestui pelantikan ini, meskipun awalnya Kades nekat melantik, ternyata warga mau protes pindah ke pendopo Kecamatan. Menurut saya ini pelanggaran komitmen dan keseriusan Pemda yang kesekian kalinya agar semakin ramai,” kata Seno.
Sebelumnya Polres Blora Jawa Tengah pada Selasa (15/2/1/2022) lalu, telah menggelar Pers rilis di halaman Mapolres Blora, kasus dugaan penyelewengan dalam pengisian perangkat desa (Perades) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, masih dalam penyelidikan polisi.
Dari 10 laporan yang telah ditangani, polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka. Namun tidak mau menyebutkan nama maupun inisial tersangka.
“Untuk Desa Nginggil dan juga Desa Beganjing kita sudah tetapkan ada beberapa status tersangka,” ucap Kapolres Blora, AKBP Aan Hardiansyah di Mapolres Blora, Selasa (15/2/2022). (Her/El)
