SEMARANG, 9/7 (beritajateng.tv) – Sejumlah langkah perlu dilakukan guna mencegah meluasnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), khususnya menjelang Idul Adha. Pemerintah daerah diminta aktif mengawasi lalu lintas transportasi hewan ternak antar daerah. Selain itu, para peternak didorong membiasakan budaya beternak dengan lebih maju agar ternaknya tak terserang PMK.
Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) “Antisipasi PMK Jelang Idul Adha” yang digelar di The Wujil Resort & Conventions, Kabupaten Semarang, belum lama ini. Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto berharap dinas terkait lebih mengintensifkan pemantauan terhadap lalu lintas transportasi hewan ternak. “Jika perlu pemeriksaan terhadap lalu lintas hewan ternak dilakukan lebih sering dan pos pemeriksaannya lebih banyak,” ujar Bambang yang hadir secara virtual.
Upaya tersebut perlu dilakukan guna mencegah penularan PMK dari hewan ternak dari luar wilayah Kabupaten Semarang.
Selain itu, peternak perlu didorong untuk beternak secara lebih modern. Diantaranya dengan memperhatikan kebersihan ternak dan kandang, memberikan pakan yang sehat, hingga melakukan vaksinasi bagi ternaknya.
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong mengatakan, perlu sejumlah langkah strategis agar PMK ini tak menjadi wabah berkepanjangan seperti Covid-19.
“Jangan sampai PMK ini nggak habis-habis, terjadi bertahun-tahun seperti Covid-19,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dia menambahkan, PMK membuat para peternak merugi karena omset penjualan ternak menurun. Terlebih di Kabupaten Semarang cukup banyak hewan ternak yang terindikasi terserang PMK. Karenanya, dia meminta Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang untuk proaktif. Sejauh ini sejumlah langkah sudah dilakukan. Diantaranya dengan menutup Pasar Hewan Ambarawa sejak Mei lalu.
“Antisipasi pemerintah cukup bagus. Memang masih banyak penjualan hewan ternak di lapak-lapak diluar pasar hewan serta tanpa melalui lapak. Karena menjelang Idul Adha kebutuhan akan hewan kurban cukup tinggi. Menurut saya, jika secara fisik hewan tak memiliki gejala PMK, boleh diperjualbelikan. Namun jika ragu, bisa diperiksa dan dilengkapi SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan),” katanya.
