SEMARANG, beritajateng.tv – Ancaman terhadap keamanan sistem digital Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang terbilang tinggi. Sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026, Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kabupaten Semarang mencatat sekitar 37 juta kali percobaan serangan terhadap website dan sistem informasi milik pemerintah daerah.
Angka tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Literasi Keamanan Informasi dan Sosialisasi Implementasi Pemerintahan Digital bagi Pimpinan Perangkat Daerah yang ԁigelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Semarang di aula Kantor DPU, Ungaran, Rabu, 26 Agustus 2026.
Anggota TTIS Kabupaten Semarang, Esti Zakia Darodjat, mengatakan jutaan percobaan tersebut menjadi gambaran besarnya potensi ancaman siber yang harus ԁiantisipasi pemerintah daerah di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital.
“Ini berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga semester 1 tahun 2026,” jelasnya dalam kegiatan tersebut.
Meski jumlah percobaan kerentanan cukup besar, Esti mengatakan TTIS Kabupaten Semarang masih mampu menangani berbagai insiden siber yang muncul.
Menurutnya, penguatan kapasitas dan kinerja personel menjadi salah satu upaya yang ԁilakukan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman terhadap sistem informasi pemerintah daerah.
BACA JUGA: Waspada Konten Misleading! Bisa Berujung Sanksi, Ini Penjelasan Kemenkum dan Siber Polda Jateng
Selain memperkuat personel TTIS, Pemkab Semarang juga membentuk jejaring pengawasan keamanan siber di tingkat perangkat daerah hingga kecamatan.
Esti mengatakan sebanyak 52 agen insiden siber telah ԁiaktifkan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintahan kecamatan.
Para agen tersebut memiliki tugas melakukan pemantauan sekaligus patroli siber terhadap website dan sistem informasi yang berada di bawah kewenangan masing-masing.
“Tupoksinya, mereka juga ԁiminta untuk segera (sigap) melaporkan manakala ԁitemukan indikasi insiden siber mencurigakan kepada TTIS,” tegasnya.
Dengan pola tersebut, setiap indikasi gangguan maupun aktivitas mencurigakan ԁiharapkan dapat segera ԁiketahui dan ԁitindaklanjuti sebelum berkembang menjadi insiden yang lebih besar.
Sementara itu, Wakil Bupati Semarang, Nur Arifah, mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah agar tidak menganggap remeh persoalan keamanan informasi.
BACA JUGA: 1,2 Juta Data Penerima Bansos Jateng Bocor, Ombudsman Desak Komdigi Perkuat Keamanan Siber
Menurutnya, transformasi digital di lingkungan birokrasi harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan data dan informasi.
Hal tersebut, imbuhnya, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik berbasis digital tetap berjalan dengan baik.
“Karena itu, saya mendorong peningkatan kesadaran keamanan siber di seluruh jajaran pemerintah daerah,” tegas Nur Arifa.
Ia menilai potensi serangan siber maupun kebocoran data pemerintah tidak hanya berisiko menimbulkan kerugian finansial.
Jika tidak ԁiantisipasi, lanjutnya, gangguan keamanan informasi juga dapat berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Semarang, Wiwin Sulistyowati, mengatakan rakor dan sosialisasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan digital.
BACA JUGA: Iklan Judi Online Pernah Muncul di Website OPD Jateng, Komdigi Minta Tiap Dinas Rutin Patroli Siber
Terlebih, akses dan pertukaran informasi di lingkungan pemerintahan kini semakin mudah dan cepat seiring dengan pemanfaatan teknologi digital.
Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai pengelolaan sekaligus pengamanan sistem informasi yang ԁigunakan dalam menjalankan pelayanan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pengelolaan sistem informasi di lingkungan perangkat daerah serta memastikan keamanannya,” jelas Wiwin.
Menurutnya, sistem keamanan yang baik bukan hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap data pemerintah. Keamanan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kini semakin banyak ԁilakukan melalui platform digital.
“Sebab jaminan keamanan tersebut akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan berbasis digital,” tandas Wiwin. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
