SEMARANG, beritajateng.tv – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan secara terang-terangan bahwa seorang presiden sah-sah saja untuk menunjukkan keberpihakannya mendapat kritik dari pengamat politik.
Pengamat politik Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman, menilai bukan tanpa alasan keberpihakan Jokowi kepada pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka itu diperlihatkan begitu saja.
Apalagi, kunjungan kerja (kunker) Jokowi di masa kampanye terbuka ini menurutnya semakin menunjukkan bahwa ada alasan kuat di balik tindakan tersebut.
Sebelumnya, Wahid menyebut Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan juga elemen relawan paslon itu ramai menyuarakan agar Pemilu berjalan satu putaran saja. Namun, beberapa survei yang rilis di publik menunjukkan Prabowo-Gibran belum berhasil mencapai angka 50 persen ke atas untuk menang hanya dengan satu putaran.
Maka dari itu, Wahid meyakini tindakan Jokowi ini tak lepas dari hasil survei Prabowo-Gibran yang rasa-rasanya sulit untuk mencapai satu putaran.
“Kelihatannya semua ini terjadi saat harapan untuk meuju satu putaran itu sulit terjadi. Melihat situasi dan perkembangan survei yang ada, akhirnya Jokowi turun tangan. Terang-terangan menyatakan kalau presiden punya hak untuk mendukung paslon tertentu,” ujar Wahid, Kamis, 25 Januari 2024.
Kunker ke Jawa Tengah hingga blak-blakkan menyatakan dukungannya, bagi Wahid, merupakan upaya Jokowi secara maksimal menjelang hari pencoblosan yang kurang dari sebulan ini.
“Dengan waktu yang singkat ini, (Jokowi) mencoba memaksimalkan apa pun yang ia bisa lakukan. Dari hasil survei pun kecenderungannya masih dua putaran,” sambungnya.
Pose dua jari hingga klaim bansos dari Presiden Jokowi, Wahid sangsikan Bawaslu bisa bertindak sesuai tugasnya
Sementara itu, pihak istana telah melakukan klarifikasi bahwa presiden boleh melakukan kampanye. Akan tetapi, Wahid menegaskan sikap Jokowi ini begitu berbahaya bagi demokrasi. Alasannya, dalam melakukan upaya pemenangan itu, Jokowi begitu ‘abu-abu’ dalam menunjukkan sikapnya. Yakni sebagai seorang presiden ataukah justru tim kemenangan bagi putera sulungnya.
“Itu berbahaya, karena kita akan sulit melihat apakah ini dalam konteks presiden atau tim pemenangan anaknya dan tentu aksesnya jadi sangat tidak bagus. Apalagi berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara,” lanjut Wahid.
Tak hanya itu, pose dua jari yang berani Jokowi tunjukkan saat kunker ke Salatiga, Jawa Tengah, apalagi bansos yang Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, sebut sebagai kemurnian hati Jokowi, bagi Wahid, turut mencederai demokrasi saat ini.
BACA JUGA: Hadiri Penyerahan Pesawat Baru TNI AU Bareng Prabowo, Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Tak ayal, Wahid pun merasa sangsi apakah Bawaslu sebagai badan pemantau jalannya Pemilu dapat bertindak dengan tegas atau tidak.
“Di sana bukannya pesimis, tapi Bawaslu tidak akan bisa memaksimalkan tekanannya. Tinggal bagaimana kita berharap pada pengawasan masyarakat, ini menjadi penting. Apalagi kalau nanti (pelanggaran) oleh presiden. Saya pesimis kalau itu penindakannya bisa dengan adil,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
