SEMARANG, beritajateng.tv – Akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip Semarang, Prof Teguh Yuwono, menilai kualitas pelayanan publik Kota Semarang saat ini cukup baik. Ia bahkan memberi nilai sekitar delapan dari skala penilaian umum.
Meski demikian, Prof Teguh mengingatkan tantangan Semarang ke depan jauh lebih besar. Kota ini, menurutnya, harus mulai mengubah standar pembanding dan berani bersaing dengan kota-kota besar di tingkat nasional hingga internasional.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang bertajuk ‘Membuka Saluran Aspirasi Publik dalam Pembangunan’ di Studio FISIP Undip Semarang, Rabu, 28 Agustus 2026.
“Saya pikir kalau kita lihat dari lima indikator, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan administrasi dan jaminan keamanan, Semarang ada di angka delapan. Posisi Semarang cukup bagus dan modalitasnya juga cukup bagus,” kata Prof Teguh.
Namun, ia menegaskan angka tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi Kota Semarang untuk merasa telah mencapai titik ideal.
Menurutnya, membandingkan Semarang hanya dengan kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah tidak lagi relevan. Sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, Semarang harus memasang target lebih tinggi.
“Kalau pembandingnya hanya kota-kota di Jawa Tengah, tentu Semarang mudah mengalahkannya. Pertarungan kita sekarang seharusnya dengan kota-kota lain di Indonesia dan dunia,” ujarnya.
Prof Teguh menyebut Semarang perlu mulai mengukur diri dengan kota seperti Bandung, Surabaya, Jakarta, Makassar dan Denpasar. Dengan cara itu, pemerintah kota dan DPRD dapat membangun pola pikir yang lebih progresif dalam merancang pembangunan.
“Semarang harus mulai berpikir sebagai center of activities di tingkat nasional bahkan internasional. Cara berpikir kemajuannya harus lebih dramatis,” tegasnya.
Dorong Digital Governance, Jangan Terjebak Birokrasi Kertas
Salah satu pekerjaan rumah terbesar yang Prof Teguh soroti adalah percepatan digital governance atau tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Ia menilai model birokrasi konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat kota yang jumlahnya terus bertambah.
Dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan mekanisme manual untuk menampung dan merespons seluruh aspirasi masyarakat.
“Kalau satu orang punya satu aspirasi saja, sudah jutaan gagasan yang harus di tampung. Kalau satu orang punya tiga pemikiran, jumlahnya bisa mencapai hampir lima juta ide. Pemerintah harus punya saluran yang cepat,” katanya.
Menurut Prof Teguh, aspirasi masyarakat tidak seharusnya selalu menunggu laporan berjenjang dari RT, kelurahan, kecamatan hingga OPD. Pemerintah perlu membangun sistem yang mampu merespons laporan warga secara langsung dan cepat.
“Sekarang masyarakat bisa mengunggah kondisi rob atau banjir lewat media sosial, bisa tag pemerintah, lalu harus ada sistem yang langsung merespons. Birokrasi di tuntut lebih cepat, digital dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pola administrasi yang masih terlalu bergantung pada dokumen fisik. Menurutnya, layanan publik yang tidak membutuhkan verifikasi tatap muka semestinya dapat dsederhanakan melalui sistem digital.
“Kalau bisa hanya melalui telepon genggam, kenapa masyarakat harus selalu datang dan bertemu? Kecuali memang menyangkut verifikasi atau kepastian hukum,” katanya.
Prof Teguh menilai keberadaan website, aplikasi maupun kanal pengaduan saja belum cukup jika tidak terintegrasi dan mudah digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Dunia sekarang ada di tangan melalui HP. Mungkin pemerintah sudah punya aplikasi, tetapi apakah cukup cepat dan mudah digunakan? Ini yang harus terus dievaluasi,” tambahnya.
Rob dan Banjir Jadi Ujian Kepemimpinan
Selain digitalisasi pelayanan, Prof Teguh menyoroti persoalan rob dan banjir yang masih menjadi ujian penting bagi Pemerintah Kota Semarang.
Menjelang perubahan musim, ia meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi agar persoalan banjir dan rob tidak kembali menjadi siklus tahunan tanpa penyelesaian yang jelas.
“Rob dan banjir ini seperti mata pelajaran yang pasti keluar bagi seorang wali kota. Saya berharap bisa segera di antisipasi, terutama oleh sektor-sektor yang menangani infrastruktur,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai pembangunan Kota Semarang juga perlu diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Prof Teguh, kawasan Tembalang telah menunjukkan bagaimana aktivitas pendidikan mampu menggerakkan ekonomi selama 24 jam.
Pertumbuhan serupa, kata dia, perlu di dorong di kawasan lain sesuai dengan potensi masing-masing.
“Tidak hanya Tembalang. Ada Sekaran dengan Unnes, kawasan Bendan dan sekitarnya dengan kampus Unika, kemudian Pedurungan dengan USM dan wilayah lainnya. Pemerintah harus memfasilitasi agar ekonomi tumbuh berdasarkan potensi kawasan,” katanya.
Tantangan terbesar Semarang, kata Dia, kini bukan sekadar mempertahankan nilai pelayanan publik yang sudah cukup baik. Kota ini harus berani menaikkan standar.
Semarang, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi kota yang unggul di Jawa Tengah. Kota ini harus mulai membuktikan diri mampu bersaing sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan publik dan kehidupan perkotaan di level yang lebih tinggi.
“Modal Semarang sudah bagus. Tinggal bagaimana keberanian untuk mengubah cara berpikir, mempercepat digitalisasi dan membuat pembangunan benar-benar terasa oleh masyarakat,” pungkasnya.
Dewan Dorong Belanja Lebih Terasa oleh Warga
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, mengatakan dialog bersama akademisi menjadi bagian dari upaya membuka saluran aspirasi publik sekaligus mencari masukan objektif bagi arah pembangunan kota.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah. Kolaborasi dengan DPRD, akademisi, media dan masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Ini wujud kebersamaan dan kolaborasi. Kami mengajak pemerintah kota bersama akademisi memberikan masukan yang konstruktif bagi kemajuan Kota Semarang,” kata Suharsono.
Ia menilai dewan ingin mendorong pola belanja pemerintah yang lebih berbasis pada pelayanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat akan lebih terdorong berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk memenuhi kewajiban. Seperti membayar pajak dan retribusi, ketika mereka melihat hasil nyata dari anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
“Belanja untuk masyarakat harus tampak secara nyata dan menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan. Dengan begitu, optimisme masyarakat terhadap pembangunan juga akan tumbuh,” ujarnya.
Suharsono mengatakan peningkatan pendapatan daerah dan belanja pemerintah perlu dibangun dengan optimisme. Pemerintah tidak seharusnya hanya menggunakan pola pikir menyesuaikan pembangunan berdasarkan uang yang tersedia.
“Kami ingin kinerja pemerintah kota semakin baik. Ketika belanja untuk masyarakat signifikan dan manfaatnya terasa, optimisme untuk mencapai target pendapatan juga akan lebih besar,” katanya. (*)
