SEMARANG, beritajateng.tv – Akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip Semarang, Prof Teguh Yuwono, menilai kualitas pelayanan publik Kota Semarang saat ini cukup baik. Ia bahkan memberi nilai sekitar delapan dari skala penilaian umum.
Meski demikian, Prof Teguh mengingatkan tantangan Semarang ke depan jauh lebih besar. Kota ini, menurutnya, harus mulai mengubah standar pembanding dan berani bersaing dengan kota-kota besar di tingkat nasional hingga internasional.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang bertajuk ‘Membuka Saluran Aspirasi Publik dalam Pembangunan’ di Studio FISIP Undip Semarang, Rabu, 28 Agustus 2026.
“Saya pikir kalau kita lihat dari lima indikator, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan administrasi dan jaminan keamanan, Semarang ada di angka delapan. Posisi Semarang cukup bagus dan modalitasnya juga cukup bagus,” kata Prof Teguh.
Namun, ia menegaskan angka tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi Kota Semarang untuk merasa telah mencapai titik ideal.
Menurutnya, membandingkan Semarang hanya dengan kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah tidak lagi relevan. Sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, Semarang harus memasang target lebih tinggi.
“Kalau pembandingnya hanya kota-kota di Jawa Tengah, tentu Semarang mudah mengalahkannya. Pertarungan kita sekarang seharusnya dengan kota-kota lain di Indonesia dan dunia,” ujarnya.
Prof Teguh menyebut Semarang perlu mulai mengukur diri dengan kota seperti Bandung, Surabaya, Jakarta, Makassar dan Denpasar. Dengan cara itu, pemerintah kota dan DPRD dapat membangun pola pikir yang lebih progresif dalam merancang pembangunan.
“Semarang harus mulai berpikir sebagai center of activities di tingkat nasional bahkan internasional. Cara berpikir kemajuannya harus lebih dramatis,” tegasnya.
Dorong Digital Governance, Jangan Terjebak Birokrasi Kertas
Salah satu pekerjaan rumah terbesar yang Prof Teguh soroti adalah percepatan digital governance atau tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Ia menilai model birokrasi konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat kota yang jumlahnya terus bertambah.
