BLORA, beritajateng.tv– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menggelar sarasehan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dengan tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” dan subtema ‘Kontribusi Jurnalis dalam Menangkal Disinformasi Program Presiden”.
Ketua PWI Kabupaten Blora Heri Purnomo mengatakan, sarasehan ini menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat profesionalitas insan pers. Sekaligus menegaskan peran pers sebagai penyampai informasi yang akurat dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus disinformasi.
“Bangsa akan menjadi kuat jika persnya sehat. Pers yang profesional, beretika, independen, dan bertanggung jawab akan mendorong kemajuan ekonomi serta memperkokoh bangsa,” ujar Heri, Rabu, 4 Februari 2026.
Ia berharap sarasehan tersebut menjadi momentum untuk membahas berbagai persoalan pers di daerah, sekaligus mencari solusi bersama agar jurnalis semakin berdaya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Harapan kami, melalui diskusi ini muncul pencerahan atas berbagai persoalan pers yang ada di Blora,” katanya.
BACA JUGA: E-Parkir di Pasar Sido Makmur Blora Bikin PAD Melejit 800 Persen: Awalnya Rp1,1 Juta, Kini Rp10 Juta per Hari
Wakil Kepala (Waka) Polres Blora Kompol Slamet Riyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara Polri, pemerintah daerah, dan insan pers. Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial sekaligus pengawal kinerja pemerintahan.
“Kami sangat terbantu. Pers tidak hanya menjadi kontrol sosial, tetapi juga mengawal kinerja kami dan pemerintah, serta membantu penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik dengan menyampaikan informasi yang faktual dan berimbang.
“Kepercayaan masyarakat bergantung pada apa yang kita sampaikan. Karena itu, fakta yang seimbang dan sebenarnya harus menjadi pegangan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Blora Mustofa mengatakan hubungan kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, dan wartawan selama ini terjalin harmonis.
Ia menegaskan dukungan terhadap fungsi pers sebagai kontrol sosial tetap terjaga, termasuk dari sisi anggaran.
“Di tengah efisiensi anggaran, kerja sama dengan wartawan tidak ada yang di potong. Bahkan ke depan akan kami tambah,” ujarnya.
Mustofa menilai pemberitaan media berperan penting dalam mendorong percepatan penyelesaian persoalan publik.
“Ketika ada jalan rusak diviralkan, akhirnya dianggarkan. Saat viral secara nasional, pemerintah pusat langsung merespons,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi mengatakan Pemkab Blora terus memperkuat transformasi layanan informasi publik melalui sistem terintegrasi di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
Menurut dia, seluruh pengelola informasi publik di tiap organisasi perangkat daerah kini berada dalam satu komando guna merespons isu dan keluhan masyarakat secara cepat dan terkoordinasi.
“Seluruh admin media sosial, pengelola website, dan PPID kini berada dalam satu komando. Tidak ada lagi OPD yang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia mengajak insan pers menjaga ruang digital tetap sehat dan kondusif serta berperan sebagai jangkar kebenaran dalam menangkal hoaks.
“Pers harus menjadi jangkar kebenaran. Mari membangun Blora dengan narasi positif dan tetap menjalankan kontrol sosial yang konstruktif,” katanya.
BACA JUGA: Edukasi Hidup Bersih, Dapur SPPG di Blora Bagikan CSR Tempat Sampah
Sarasehan tersebut berlanjut dengan diskusi bersama anggota Dewan Pers Mohammad Jazuli yang dimoderatori Abdul Muiz, Wakil Ketua PWI Blora.
Kegiatan ini didukung berbagai pihak, di antaranya SKK Migas, ExxonMobil, Pertamina EP Cepu, Perhutani, PLN, BPJS Kesehatan, Bank Jateng, Polres Blora, DPRD Blora, Pemkab Blora, serta sejumlah BUMN, BUMD, dan mitra lainnya. (*)
Editor: Farah Nazila
