SEMARANG, beritajateng.tv – Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti merilis daftar nama pelaksana tugas (Plt) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas di Pemerintah Kota Semarang.
Di Pemkot Semarang, masih ada 8 jabatan kepala dinas yang kosong. Tak hanya itu, masih ada pula 1 kepala dinas yang akan purna tugas per 1 November 2025.
Hal ini tentunya akan menambah daftar jabatan kepala dinas kosong di Kota Semarang.
Kepala BKPP Kota Semarang Joko Hartono mengatakan, pengisian jabatan kosong akan berlangsung secara bertahap mulai dari level pimpinan utama hingga jabatan pengawas.
Joko menegaskan, Pemkot Semarang telah mendapatkan izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menerapkan sistem manajemen talenta berbasis teknologi informasi.
BACA JUGA: Dewan Kota Semarang Soroti Banyak Jabatan Kepala Dinas Kosong yang Dirangkap Plt
“Alhamdulillah, Kota Semarang sudah diizinkan menggunakan manajemen talenta di semua level jabatan. Kami juga akan menggandeng akademisi yang ahli di bidang manajemen dan bisnis untuk menyeleksi kader terbaik,” ujarnya.
Menurut Joko, delapan jabatan yang masih kosong saat ini berada di sejumlah dinas strategis. Antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta posisi Direktur RSUD Wongsonegoro.
Selain itu, jabatan Kepala Dinas Perindustrian juga akan segera kosong karena pejabatnya akan memasuki masa pensiun pada 1 November mendatang.
“Beberapa posisi kosong ini segera kami isi agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal,” tambahnya.
Dengan penerapan sistem manajemen talenta, Pemkot Semarang berharap proses pengisian jabatan bisa lebih cepat, transparan, dan berbasis kompetensi. Sehingga pejabat yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.
Berikut daftar nama pelaksana tugas (Plt) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas di Pemkot Semarang :
1. Plt Kepala Bapenda, Tuning Sunarningsih, yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPKAD Kota Semarang.
2. Plt Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Suwarto, saat ini menjabat sebagai Kepala DPU Kota Semarang. B
3. Plt Dinas Pendidikan, Joko Hartono, saat ini menjabat sebagai Kepala BKPP Kota Semarang.
4. Plt Dirut RSD KRMT Wongsonegoro (RSWN), M. Abdul Hakam, saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
5. Plt Dinas Perhubungan, M Khadik menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan.
6. Plt Dinas Kominfo, Yudi Hardianto Wibowo (Kepala Dispendukcapil Kota Semarang).
7. Plt Kepala Dinas Sosial, Endang Sarwiningsih Setyawulan menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
8. Plt Dinas Perdagangan, Aniceto Magno Dasilva, merupakan Camat Semarang Tengah.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti adanya delapan jabatan Kepala Dinas kosong dan di isi pelaksana tugas atau (Plt).
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Abdul Majid menyebut, rangkap jabatan sebenarnya hal yang lumrah terjadi di Organisasi Perangkat Daerah.
“Sebenarnya rangkap jabatan tidak masalah, tapi nggak boleh terlalu lama,” kata Majid.
Apalagi kata dia, saat ini Kota Semarang sedang di kepung bencana. Ia menyayangkan jika dinas seperti Perkim dan Dinas Sosial saat ini masih di jabar Plt.
Majid meminta agar jabatan kosong di dinas strategis ini harus segera di isi. “Kalau masih di isi Plt kan kurang gercep, kami minta Bu Wali segera mengisi jabatan kosong yang strategis,” tuturnya.
Ada 44 Jabatan Lurah Kosong
Selain delapan kepala OPD kata dia, ada 44 jabatan lurah yang kosong.
Menurutnya kekosongan ini cukup pihaknya sayangkan. Apalagi puncak musim hujan belum berakhir, sehingga potensi banjir yang semakin besar masih mengancam.
“Akhir tahun kan sebentar lagi, kondisi cuaca ini tidak kita prediksi. Kalau di Dinas teknis dan lurah ini kosong kan rancu,” bebernya.
Komisi A, kata dia, meminta Pemkot segera mengisi jabatan kosong dan segera ajukan ke walikota. Terutama untuk posisi lurah yang merupakan ujung tombak dari pelayanan.
Selain itu, juga jelang akhir tahun ini lurah bertanggungjawab untuk menangani LPJ bantuan operasional RT 25 juta.
“Benar rotasi dan pengisian adalah ranahnya Walikota, tapi kami minta di percepat karena merupakan pelayanan. Kami juga pesan, kalau dinas teknis ya di isi oleh orang teknis yang faham lapangan,” pungkas dia. (*)
Editor: Elly Amaliyah
