SEMARANG, beritajateng.tv – Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menanggapi video ratusan kepala desa (kades) di Pati yang mendeklarasikan dukungan mereka untuk Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan video kades yang tergabung dalam Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) yang terang-terangan mendukung Ahmad Luthfi maju Cagub Jawa Tengah 2024.
Dalam video tersebut, tampak dukungan itu tersampaikan dalam sebuah apel atau upacara.
Perihal itu, Nana menjawab bahwa kasus itu bukan merupakan ranahnya untuk menyelesaikan.
“Waduh, itu bukan urusan saya ini ya,” ujar Nana saat beritajateng.tv temui usai menghadiri Rakor Pemantapan Isu-isu Strategis Jelang Pilkada di Front One HK Resort, Kota Semarang, Rabu 24 Juni 2024.
BACA JUGA: Gus Yasin Muncul di Baliho Ahmad Luthfi, Pengamat: Sumbang Elektabilitas, Jaringan Santri Luar Biasa
Nana menegaskan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berhak menyelesaikan kasus tersebut.
“Video kepala desa mungkin ini yang lebih berhak dari Bawaslu ya, yang akan menilai ini nanti dari Bawaslu. Apakah itu ada pelanggaran atau tidak,” tegas Nana.
Kendati begitu, saat perihal sanksi, Nana mengklaim pihaknya akan menelusuri lebih lanjut perihal dukungan itu.
“Tetapi dalam hal ini kami pun coba akan mempelajari kembali dan kami akan memberikan arahan, baik tertulis maupun langsung,” akunya.
Adapun arahan yang ia maksud ialah terkait aturan aparatur negara yang harus mereka taati. Utamanya jelang Pilkada serentak yang akan berlangsung November 2024 mendatang.
“Ya kalau yang melanggar tentunya jelas di ASN itu ada sanksinya gitu kan, tetapi dalam hal ini nanti yang akan menilai dari Bawaslu,” bebernya.
BACA JUGA: Sebut Pilkada di Jateng Bakal Lebih Rawan Daripada Pilpres, Nana Sudjana: Apalagi Kalau Hanya 2 Paslon
Tak hanya itu, Nana pun mengaku pihaknya telah mengimbau agar aparatur negara selalu bersikap netral. Bahkan, kata dia, imbauan itu tertuang dalam surat edaran (SE).
“Memang ASN harus netral. Yang kedua, ASN pada pelaksanaan (Pilkada) nanti boleh memilih kan, tetapi ASN tidak terlibat dalam pelaksanaan politik praktis,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah sudah angkat bicara soal video kades Pati yang viral tersebut.
Koordinator Divisi (Kordiv) Humas dan Data Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan mengaku telah menerima aduan tersebut. Saat ini, kata dia, Bawaslu Kabupaten Pati tengah melakukan penelusuran.
Pada kasus ini, Sosiawan menyebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bertugas untuk mengawasi jalannya penelusuran itu.
TONTON JUGA: Video Viral Ratusan Kades di Pati Deklarasi Dukung Sudewo dan Ahmad Luthfi di Pilkada
Sosiawan membenarkan bahwa acara itu merupakan forum resmi yang merupakan inisiasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati. Yang mana, menurut Sosiawan, agenda utama dalam acara itu ialah sosialisasi perpanjangan masa jabatan kades dan deklarasi Pilkada Damai.
“Menurut teman-teman Bawaslu Pati, tidak ada agenda deklarasi dukungan untuk Pak Luthfi. Itu ada semacam penyalahgunaan forum karena Dispermades tidak ada acara untuk deklarasi mendukung siapapun,” tegas Sosiawan melalui sambungan WhatsApp, Selasa 25 Juni 2024. (*)
Editor: Farah Nazila
