SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama Bea Cukai memusnahkan 32.7 juta batang rokok ilegal. Selain itu juga lebih dari 8 ribu liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) hasil penindakan sepanjang 2025 hingga 2026.
Seremonial pemusnahan barang kena cukai ilegal tersebut berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis, 12 November 2026.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperkuat pengawasan dan rutin melakukan penindakan di seluruh kabupaten/kota.
BACA JUGA: Bea Cukai Perketat Pengawasan, Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Semarang Masih Tergolong Rendah
Dia meminta Satpol PP berkoordinasi dengan kepolisian dan Bea Cukai untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal,. Baik mulai dari produksi, penyaluran, hingga penjualan.
“Satpol PP saya perintahkan koordinasi dengan Polda Jateng terkait dengan ada cukai palsu. Termasuk dengan Bea Cukai juga sama,” katanya.
Luthfi mengatakan, peredaran rokok ilegal menjadi persoalan serius. Oleh karena berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dia berkata, penerimaan pajak rokok resmi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp2,9 triliun dalam setahun. Oleh karena itu, pengawasan perlu berjalan secara menyeluruh. Tujuannya agar aktivitas ilegal tidak terus merugikan pendapatan daerah.
“Di seluruh kabupaten kota kami perangi. Ini hal yang sangat krusial, tidak boleh lagi tindakan-tindakan ilegal dari mulai produksi, distribusi, sampai penjualan. Ini harus kita putus mata rantainya,” ucapnya.
Satpol PP Libatkan 35 Kabupaten/Kota dalam Penjaringan Rokok Ilegal
Kepala Satpol PP Jateng Tri Harso Widirahmanto mengatakan, pemberantasan rokok ilegal berlangsung melalui sinergi 35 Satpol PP kabupaten/kota. Juga bersama Bea Cukai, dan aparat penegak hukum.
Pengawasannya, kata dia, melalui sejumlah kegiatan. Mulai dari operasi pasar, patroli darat, hingga pengawasan barang kiriman.
Langkah tersebut untuk mempersempit ruang peredaran rokok tanpa pita cukai resmi maupun yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan.
