Sesuai arahan Menteri Sosial, rumah sakit tidak boleh menolak pasien BPJS Kesehatan PBI. Oleh karena itu, dalam pekan ini Dinas Sosial Kabupaten Semarang di minta melakukan reaktivasi kepesertaan.
Kebijakan ini muncul setelah penonaktifan BPJS Kesehatan PBI terbukti berdampak langsung pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan. Istichomah mencontohkan, ada warga yang rutin menjalani pemeriksaan atau perawatan di rumah sakit. Namun mendadak mendapati status BPJS Kesehatan PBI mereka nonaktif.
Akibatnya, banyak warga kini mengurus reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang APBN biayai. Baik melalui gerai SLRT Dinas Sosial maupun MPP Tuntang.
BACA JUGA: Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan bagi 23 Juta Peserta BPU Mulai Akhir 2025
Istichomah menambahkan, kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang di – nonaktifkan merupakan peserta yang dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masuk kriteria desil 6 ke atas. Peserta dengan kriteria desil 1 hingga 5 tidak mengalami penonaktifan.
Dari total sekitar 330.000 peserta BPJS Kesehatan PBI di Kabupaten Semarang, hanya 71.316 peserta yang di – nonaktifkan.
Namun, untuk peserta desil 6 yang masih membutuhkan layanan kesehatan tertentu, seperti cuci darah, Kementerian Sosial dapat mengaktifkan kembali kepesertaan secara langsung dengan syarat menyertakan surat keterangan dari rumah sakit.
“Bisa jadi datanya masuk desil 6, padahal seharusnya masuk desil 5 ke bawah. Tapi kalau setelah verifikasi tetap masuk desil 6, meski sempat aktif, kepesertaan akan di – nonaktifkan kembali karena tidak memenuhi kriteria penerima BPJS Kesehatan PBI,” tegas Istichomah. (*)
Editor: Farah Nazila
