SEMARANG, beritajateng.tv – Ribuan bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang hingga kini belum mengantongi sertifikat. Ironisnya, sebagian aset tersebut bahkan telah ԁikuasai secara sepihak oleh pihak ketiga.
Kondisi ini memicu desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang agar Pemkab Semarang segera mempercepat legalisasi aset daerah. Langkah tersebut ԁinilai krusial untuk mencegah penyerobotan sekaligus memastikan keabsahan status hukum kepemilikan aset.
Desakan ini mencuat dalam rekomendasi Pansus II DPRD Kabupaten Semarang pada Rapat Paripurna Penyampaian Raperda APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2027.
Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Sjaichul Hadi, mengungkapkan bahwa ribuan bidang tanah pemkab yang belum bersertifikat telah menjadi sorotan serius lembaganya.
BACA JUGA: PT Djarum Kucurkan Rp840 Juta untuk Renovasi 12 Rumah Warga Pati
Berdasarkan data Pansus II, total aset tanah Pemkab Semarang tercatat sebanyak 7.508 bidang dengan nilai perolehan mencapai Rp2,54 triliun lebih (Rp2.548.790.522.798,64).
Dari jumlah tersebut, baru 5.225 bidang yang telah bersertifikat per 30 Juni 2026. Artinya, masih ada 2.283 bidang tanah yang belum jelas status hukumnya.
“Upaya pengamanan aset melalui sertifikasi ini harus segera ԁituntaskan oleh Pemkab Semarang,” ujar Sjaichul di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Rabu, 21 Oktober 2026.
Ia merinci, dari sisa bidang yang belum bersertifikat, sebanyak 668 bidang saat ini masih dalam proses pengurusan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara itu, 1.615 bidang lainnya sama sekali belum tersentuh proses sertifikasi.
Petakan Potensi untuk Dongkrak PAD
Selain mempercepat legalitas, Sjaichul juga mendorong Pemkab Semarang untuk mendata potensi tanah di luar 7.508 bidang tersebut yang berpotensi untuk ԁikuasai daerah. Pemetaan ini harus ԁisesuaikan dengan Rencana Tata Ruang wilayah agar pemanfaatannya lebih optimal.
“Dengan begitu, pemanfaatannya akan jauh lebih mudah,” tegas Sjaichul.
Terlebih, lanjutnya, tidak sedikit aset tanah pemda yang kini telah ԁigunakan atau ԁikuasai pihak ketiga secara sepihak. Situasi ini menuntut tindakan nyata dari eksekutif.
